Tanggapan AOF Atas Aduhan Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Timur ke BK DPRD Sumba Timur

0
Ketua DPRD Kab. Sumba Timur - Ali Oemar Fadaq

Waingapu,Gaharu News.Com – Tanggapan Lengkap Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur Ali Oemar Fadaq (AOF) Terkait dengan Pengaduan Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Timur ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur Perihal Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan AOF ketika melakukan orasi di Desa Kaliuda Kecamatan Pahunga Lodu Kabupaten Sumba Timur.

Waingapu, Juli 2020

Nomor            :Istimewa

Lampiran       : Bukti Pendukung

Perihal           : Jawaban Atas Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Kepada Yth.

Pimpinan Badan Kehormatan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Timur

di-

W a i n g a p u

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama                         : Ali Oemar Fadaq

Jenis Kelamin          : Laki-laki

Agama                       : Islam

Alamat                        :

Pekerjaan                  : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba  Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dalam Jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumba Sumba Timur, selanjutnya mohon disebut sebagai TERADU.

Dalam Surat Tuntutan yang mengatas namakan “ALIANSI MASYARAKAT PEDULI SUMBA TIMUR “ dalam hal ini yang diwakili oleh saudara Ricky P. Core, Delis H. Waly, Yeni Rohi, Yanto Remindima, Abner K. Windi, Dominggus Lalo, Melkianus Mbiliyora, Abdul Gani Djamaludin, Dandy M. Thayib, Gemini R. Naha, Johny Ruba, Toni Malelak, SE dan Hunga R. Andung, selanjutnya nama-nama tersebutkan diatas mohon disebut sebagai PARA PENGADU, sebagaimana surat pengaduan Para Pengadu yang diterima pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur di Waingapu, tertanggal 10 Juli 2020.

Bahwa Teradu dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pengaduan Para Pengadu, kecuali yang secara tegas diakui oleh Teradu dalam tanggapan/jawaban a quo.

Bahwa adapun tanggapan/jawaban ini kami sampaikan dalam beberapa bagian yang akan kami uraikan sebagai berikut:

I. Dasar Pengaduan tidak jelas dan tidak spesesifik .

  1. Bahwa dalam pengaduan yang disampaikan oleh Para Pengadu dalam surat tuntutannya pada poin Latar Belakang, alinea kedua, halaman 2 (dua) yang kami kutip menyatakan” Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020 masyarakat Sumba Timur dihebohkan dengan video orasi ketua DPRD Sumba Timur periode 2019-2024 a.n Ali Oemar Fadaq mengandung ujaran kebencian, pencemaran nama baik serta provokatif,yang dilakukan di daerah kecamatan Pahunga Lodu yang disebarluaskan melalui akun media sosial facebook Relawan Ulp-Yhw sekitar pukul 15.04 WITA dalam bentuk video siaran langsung”.
  1. Bahwa jika yang menjadi dasar pengaduan Para Pengadu dalam mengadukan Teradu kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur adalah karena adanya dugaan ujaran kebencian, pencemaran nama baik serta provokatif, seharusnya oleh Para Pengadu menjabarkan secara jelas atau secara spesifik daripada perbuatan yang dimaksudkan dengan cara bagaimanakah Teradu menyampaikan perbuatan tersebut, dalam kapasitas Teradu mewakili dan/ atau mengatasnamakan diri sebagai ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur kah atau tidak?, serta kepada siapakah ujaran kebencian, pencemaran nama baik serta provokatif yang dimaksudkan oleh Para Pengadu ditujukan. Namun demikian, hal ini oleh Teradu akan menjelaskan secara detail/ terperinci pada bagian pokok tanggapan/ jawaban Teradu pada bagian selanjutnya dibawah ini.

II.  Para Pengadu tidak memiliki kapasitas/legal standing untuk menyampaikan pengaduan a quo.

  1. Bahwa pada bagian Latar Belakang, alinea ketiga, halaman 2 (dua) Surat Tuntutan Para Pengadu yang kami kutip menyatakan “Bahwa dalam video siaran langsung tersebut patut untuk diduga bahwa Ali Oemar Fadaq sengaja menyerang kehormatan serta martabat dari seorang Drs. Gideon Mbiliyora, M.Si yang sekaligus sebagai Bupati Sumba Timur. Selain itu juga dalam video tersebut patut untuk diduga bahwa ketua dewan dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian serta fitnah dengan menggunakan bahasa provokatif”
  2. Bahwa dari bunyi clausul tersebut pada poin (1) jelas dengan terang bahwa yang disebutkan Para Pengadu yang diserang nama baiknya adalah Drs. Gideon Mbiliyora, M.Si selaku Bupati Sumba Timur. Sehingga secara hukum yang memiliki kapasitas untuk mengadukan pengaduan a quo pada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur adalah adalah Drs. Gideon Mbiliyora, M.Si.
  3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas dan terang bahwa Para Pengadu bukanlah orang yang memiliki kapasitas/ legal standing untuk mengadukan Pengaduan dan demikian Pengaduan tersebut haruslah dikesampingkan.

 III.  Pemeriksaan Badan Kehormatan Terhadap Teradu adalah Premature.

  1. Bahwa Badan Kehormatan Dewan dalam hal ini Badan Kehormatan DPRD Kabupaten dalam melakukan pemeriksaan terhadap Teradu adalah premature karena sebagaimana Pengaduan yang disampaikan oleh Para Pengadu, Teradu baru diduga oleh Para Pengadu bahwa Teradu melakukan orasi dengan mengandung ujaran kebencian, pencemaran nama baik serta provokatif yang dilakukan didaerah Kaliuda.
  1. Bahwa demikian dugaan Para Pengadu semestinya dilaporkan dulu kepada Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Polres Sumba Timur Cq. Polsek Pahunga Lodu untuk melakukan penyeledikan terhadap aduan Para Pengadu selanjutnya dilakukan Penuntutan oleh Lembaga Kejaksaan dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri dan selanjutnya apabila putusan itu sudah incraht baru dipastikan bahwa benar atau tidaknya orasi daripada Teradu telah melakukan perbuatan yang dituduhkan oleh Para Pengadu. Kemudian oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur memanggil, memeriksa dan memberikan sanksi terhadap Teradu.
  2. Bahwa dengan tidak dilaluinya mekanisme yang telah diatur oleh undang-undang, maka menurut Pendapat Teradu, tindakan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur terhadap Teradu adalah terlalu dini/ Premature.
  1. Bahwa jika tindakan demikian tidak dihentikan, dikuatir oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur dalam memeriksa dan memutuskan Pengaduan Para Pengadu dilakukan dengan keliru dan cacat hukum.

IV. Tanggapan/ Jawaban Terhadap Pokok Surat Tuntutan Para Pengadu

  1. Bahwa mengenai Pernyataan sikap Para Pengadu yang menyatatakan “mengecam orasi Ali Oemar Fadaq di daerah Kaliuda yang mengandung ujaran kebencian serta fitnah dengan gaya provokasi terhadap bapak Bupati Sumba Timur Drs. Gideon Mbiliyora, M.Si”.
  2. Bahwa terhadap pernyataan sikap Para Pengadu demikian perlu diragukan dan sangat kental dengan muatan Poilitis. Hal ini terlihat jelas dengan keberadaan Para Peserta yang dibawa oleh Para Pengadu saat melakukan demonstrasi pada Kantor DPRD Kabupaten Sumba Timur adalah Para Pendukung daripada salah satu calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumba Timur periode Tahun 2021-2026, dimana para pendukung tersebut adalah lawan daripada paket yang didukung oleh Teradu. Selanjutnya pada saat demonstran/ Para Pengadu melangsungkan demonstrasi SEKDA muncul dan entah dalam kapasitasnya apa datang menyampaikan beberapa hal mengenai penyesalannya terhadap Teradu, terlebih Teradu menurut SEKDA adalah orang yang menghalang-halangi SEKDA untuk tidak menjadi SEKDA pada waktu itu.
  1. Bahwa untuk diketahui dan dipahami bersama oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sumba Timur, Orasi yang disampaikan Teradu saat itu adalah sebagai Orasi pembuka ketika berada di Kaliuda bersama Paket ULP-YHW dalam melakukan Sosialisasi Paket Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Timur Periode 2021-2026 yang diusung oleh Partai Golkar.
  1. Bahwa keberadaan Teradu di Panggung tersebut tidak mewakili dan/atau mengatasnamakan diri sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, melainkan mewakili Partai Golkar Sumba Timur dalam Jabatan Teradu sebagai Ketua Harian Partai.
  1. Bahwa dalam Orasi yang disampaikan oleh Teradu pada waktu itu di Kaliuda adalah orasi untuk mengklarifikasi beberapa isu yang berkembang di masyarakat luas karena pernyataan Drs. Gideon Mbiliyora, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Bupati Sumba Timur yang pada intinya mendeskreditkan Partai Golkar dan beberapa pengurus Partai Golkar lainnya dengan menyatakan diri bahwa yang bersangkutan (Drs.Gideon Mbiliyora, M.Si) dikhianati oleh Partai Golkar dan beberapa Pengurus Partai yang menurut hemat Teradu kalau hal ini tidak dilakukan klarifikasi maka, dikuatirkan isu yang disampaikan tersebut berkembang luas dan ramai-ramai orang yang tidak mengetahui persoalan ini secara real membenci Golkar dan Pengurus Partai Golkar serta berdampak tidak baik bagi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sumba Timur yang diusung oleh Partai Golkar saat ini.
  1. Bahwa mengenai pernyataan sikap Para Pengadu yang menyatakan Mosi Tidak Percaya Terhadap Teradu sebagai Ketua DPRD Sumba Timur adalah sesuatu yang bersifat keliru dan haruslah dikesampingkan. Karena tindakan Mosi Tidak Percaya adalah suatu tindakan yang semestinya dilakukan manakala didapati tindakan Teradu menyimpang dari tugas dan tanggung jawab Teradu dalam melaksanakan tugas yang diembannya.
  1. Bahwa Orasi yang Teradu sampaikan dalam Sosialasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (ULP-YHW) di Kaliuda murni Teradu sampaikan dalam kapasitas Teradu sebagai Ketua Harian Partai Golkar Sumba Timur. Sehingga pernyataan sikap Para Pengadu merupakan suatu sikap Politis yang bermuatan Politis dan tindakan yang sangat kental dengan kepentingaan-kepentingan Politis.
  1. Bahwa sikap demikian adalah suatu Pembelajaran Politik yang sangatlah tidak baik untuk masyarakat Sumba Timur saat ini, karena sikap ini memperlihatkan kearogansian dari pemimpin yang disebut namanya dalam orasi tersebut dengan menunjukkan sikap yang tidak elok.
  1. Bahwa selanjutnya menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Peduli Sumba Tmur mengenai:
  • Menonatifkan Jabatan Ali Oemar Fadaq dari jabatan ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur periode 2019-2024. Adalah suatu permintaan yang keliru dan haruslah ditolak karena permintaan tersebut tidaklah berdasar hukum dan terkesan sangatlah sangat dipaksakan.
  • Segera melakukan pemeriksaan serta penyeledikan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Teradu. Bahwa permintaan ini adalah tidak beralasan hukum untuk dilakukan karena, Badan Kehormatan DPRD kabupaten Sumba Timur tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap pengaduan ini karena pengaduan ini bukanlah suatu pelanggaran kode etik yang yang dilakukan Teradu dalam melaksanakan tugas Teradu sebagai Anggota DPRD.

Bahwa adapun dimaksudkan Kode Etik dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 poin (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur “Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD”.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut diatas, sangatlah jelas bahwa Teradu tidaklah menjalankan tugasnya sebagai Anggota DPRD, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak. Bahwa dikarenakan Teradu dalam orasi tersebut tidaklah menjalakan tugasnya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, maka tuntutan selain dan selebihnya dalam tuntutan Para Pengadu haruslah ditolak.

Berdasarkan tanggapan/jawaban yang telah dikemukan diatas, maka sangatlah berasalan hukum jika laporan Para Pengadu untuk ditolak seluruhnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

 

Hormat Teradu

Ali Oemar Fadaq

 

Sumber : Pesan WhatsApp Ali Oemar Fadaq

Editor : Gaharu News. Com/Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here