Sudah Bangun 2.380 KM Jalan Provinsi, DPRD Apresiasi Pemprov NTT

0

KUPANG, GaharuNews-DPRD Provinsi NTT mengapresiasi Pemprov NTT yang telah menyelesaikan pembangunan 1.800 kilometer jalan provinsi sejak 2018 hingga akhir 2020. Dan sedang membangun 585 kilometer lainnya di 2021 ini.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Komisi IV DPRD NTT, Boni Jebarus dikutip dari NTTZOOM.COM, Senin (9/8).

Bonjer, sapaan Boni menjelaskan, semenjak dilantik September 2018, pemerintah Provinsi NTT langsung tancap gas dalam penanganan infrastruktur dan ruas jalan provinsi di NTT.

Mengingat salah satu janji kampanye Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat adalah menyelesaikan jalan provinsi dalam tiga tahun.

Hingga akhir tahun 2020 Pemerintah Provinsi NTT telah menyelesaikan 70 persen ruas jalan provinsi dalam kondisi mantap, yakni 1.800 KM lebih. Artinya dalam waktu tiga tahun anggaran, yakni 2021, 2022 akan mencapai 100 persen. Di tahun 2021 ini, sudah dialokasi 585 KM. Sehingga tahun 2022 tersisa hanya sekira 200 kilometer saja.

“Apabila kita intervensi di Perubahan APBD 2021 dan 2022, akan tuntas,” beber Anggota DPRD NTT dua periode itu.

Selanjutnya di tahun 2023, Pemprov NTT akan fokus pada pemeliharaan jalan dan jembatan. “Dewan sangat memberi apresiasi atas kerja Pemprov dengan mengutamakan panjang ruas penanganan dan memperpendek waktu tempo,” sambung Bonjer.

Politikus Partai Demokrat itu tambahkan, dengan pendekatan konstruksi untuk itu, yakni dengan HRS, GO, dan GO plus. Itu data pencapaian khusus penanganan ruas jalan provinsi yang menjadi kewenangan.
Sementara banyak juga pekerjaan infrastruktur yang dilakukan Pemprov di luar ruas jalan provinsi. Sedangkan gebrakan infrastruktur Pemprov NTT tidak hanya untuk ruas jalan provinsi, tapi juga beberapa ruas jalan yang membutuhkan dukungan dan intervensi Pemprov NTT, baik untuk kepentingan nasional juga untuk menunjang program unggulan.

Bonjer paparkan, setidaknya ada empat kebijakan yang diambil Pemprov NTT dalam membangun infrastruktur. Pertama, penanganan jalan provinsi sesuai kewenangan. Kedua, penanganan melalui program hibah untuk penunjang destinasi wisata. Ketiga, penanganan pada ruas jalan penunjang pada sektor produksi kerajaan pangan. Dan keempat, intervensi untuk penunjang kepentingan strategis nasional.

Untuk itu, Komisi IV terus mendorong Pemprov untuk mencari sumber pembiayaan alternatif melalui pinjaman. Baik kerja sama dengan pihak III maupun entitas negara lainnya. Kedua, dengan akses transportasi yang bagus dewan berharap masyarakat umumnya dapat bangkit bersinergi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro. Ketiga, Dewan berharap bupati dan walikota melakukan penanganan lintas dan antar jalan kabupaten yang melintasi jalan provinsi, agar tercipta konektifitas jalan dalam kondisi mantap. “Jangan sampai provinsi bagus, jalan kabupaten buruk,” tutup Bonjer.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD NTT lainnya Alexander Foenay juga memberi sejumlah catatan kepada Pemprov NTT terkait pembangunan sejumlan infrastruktur yang dibiayai APBD NTT.

Menurut Alex, pembangunan infrastruktur harus bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Sehingga lokasi dan analisa terkait keberlanjutan manfaat harus dipertimbangkan. Misalnya, Dermaga Pariwisata di Kauan, Desa Hansisi Pulau Semau.

Alex katakan, dermaga dengan nilai Rp 6,5 miliar lebih itu harus dilengkapi dengan lokasi parkir hingga gazebo atau tempat beristirahat sekaligus tempat berjualan bagi UMKM. “Sehingga ada dampak ekonominya bagi masyarakat sekitar,” jelas Alex usai berkunjung ke Pulau Semau akhir Juli 2021.(gr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here