“SERING DIKHIANATI” : POLITISI HANURA INGATKAN HAL INI KE PEMDA TTS

0
David Imanuel Boymau,Anggota DPRD Kabupaten TTS Asal Partai HANURA

Soe, GaharuNews.Com – Bergulirnya waktu mengantar agenda sidang DPRD TTS hampir memasuki babak finalisasi dokumen KUA/PPAS Perubahan APBD 2021 dan KUA/PPAS TA.2022. Saat dimana pemerintah dan DPRD TTS akan menyepakati sebuah pondasi perencanaan dan anggaran untuk menjadi landasan bagi pembahasan APBD Perubahan TA.2021 maupun APBD induk TA.2022.
Namun ditengah dinamika pembahasan yang sementara bergulir, David I. Boimau, AMD sebagai salah satu Anggota DPRD TTS asal Fraksi Partai Hanura menyampaikan unek-uneknya sekaligus sebagai peringatan ataupun masukan bagi Badan Anggaran DPRD Kabupaten TTS dan Pemerintah yang akan memfinalkan dokumen tersebut.
Melalui grup WA Fraksi Partai Hanura, politisi asal Pantai kolbano ini menuliskan 6 butir pemikirannya kepada Banggar sekaligus menjadi Sikap Fraksi Partai Hanura sebagai berikut :
Selamat pagi menjelang siang, ijin memberikan masukan kepada Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Banggar untuk bisa menjadi pertimbangan dalam finalisasi Pembahasan PPAS Perubahan 2021 dan KUA PPAS 2022 (semoga berkenan).
Kesatu, Bahwa pokir DPRD dan atau kesepakatan program/kegiatan yg dibahas dan ditetapkan selama ini, sudah 2 tahun berjalan hanya terjadi pada saat pembahasan. Selanjutnya dirasionalisasi sepihak oleh TAPD, dan tidak dilaksanakan dalam APBD Tahun berjalan.
Utk itu hrs ada strategi lain yg bisa dipegang oleh DPRD secara lembaga yang menjamin bahwa semua kesepakatan bisa dilaksanakan oleh pihak eksekutif.
Kesepakatan atas dasar memproses hukum tidak mempan lagi karna selama ini DPRD tidak memiliki keberanian utk berproses hukum pihak eksekutif ketika ada pengingkaran janji politik. Solusi saya sesuaikan saja berdasarkan uang yang tersedia.
Kedua, Kesepakatan pelaksanaan program/kegiatan TA 2022 harus benar-benar dipastikan karena Ketua TAPD saat ini akan pensiun di Bulan Desember 2021, sehingga akan sulit mempertanggung-jawabkan banyak hal ; sebagaimana kebiasaan selama ini akan ada saling melempar tanggung-jawab jika ada pejabat yang pindah atau purna tugas.
Solusinya, pastikan bahwa uang tersedia cukup untuk membiayai kegiatan yang disepakati bersama dan tidak harus menunggu SiLPA tahun berjalan.
Ketiga, Untuk APBD Perubahan 2021 diharapkan memprioritaskan jalan Bonleu yg telah kita sepakati saat rapat dengar pendapat, terkait persoalan air Bonleu ; bila perlu ditambah utk bisa tuntas jika uang tersedia cukup.
Keempat, Diupayakan untuk ada kesepakatan pembiayaan jalan-jalan IKK setiap kecamatan sebagaimana janji pak Bupati di awal-awal masa jabatannya terkait alokasi dana IKK 5 M per kecamatan.
Kelima, Dana hasil refocusing di APBD Perubahan sedapat mungkin dianggarkan kembali untuk tujuan pemulihan ekonomi melalui masing-masing OPD supaya bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Beberapa kegiatan yang bisa menjadi pertimbangan adalah kegiatan di bidang pertanian, peternakan, UMKM dan Sarana Prasarana penunjang usaha bidang pariwisata.
Keenam, Jika ada anggaran yang tersedia cukup, sedapat mungkin bisa mengkoordinasikan dengan kami Anggota DPRD yang tidak masuk dalam Banggar karena KITA adalah SATU KESATUAN LEMBAGA. Jika tanpa kami maka lembaga KITA tdk akanlah menjadi lembaga yang bisa disapa TERHORMAT.
Salam hormatku. Semoga tetap semangat , Tuhan Memberkati

(Sumber Tulisan : David Imanuel Boymau,Anggota DPRD Kabupaten TTS Asal Partai HANURA)
Edit : SWR/GN Tim

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here