Soe-Gaharunews.com,- Sejumlah pihak mengecam Pemda dan DPRD TTS yang tidak menepati janji (ingkar janji) terkait pekerjaan jalan Bonleu. Padahal sebelumnya, Pemda TTS yang diwakili Bupati dan DPRD TTS sudah membuat janji tertulis untuk mengerjakan jalan Bonleu pada perubahan anggaran di tahun 2021.
Menariknya saling lempar kesalahan akibatnya masyarakat jadi korban. Hal ini pun menuai respon serta beragam tanggapan baik dari pihak Pemerintah, DPRD dan masyarakat. Pemda dan DPRD TTS lalu kembali berjanji akan mengalokasikan anggaran pada APBD induk Tahun 2022 untuk mengerjakan jalan Bonleu.
Hal ini dilakukan guna meluluhkan hati warga Bonleu agar mau membuka kembali air Bonleu. Namun miris, Masyarakat Bonleu kembali ditipu dari dua lembaga terhormat tersebut.
Sekretaris Komisi III DPRD Kab. TTS, David Boimau yang dikonfirmasi media ini mengaku tahu persis masalah Bonleu karena ia mengklaim dirinya menduduki Komisi 3.
“Waktu masyarakat tutup air saya dengan beberapa teman anggota DPRD ke Bonleu untuk selesaikan termasuk pak Lusi. Saat pertemuan pak Lusi juga bicara dan membuat pernyataan untuk menjamin tahun 2022 jln Bonleu pasti dianggarkan, jika tdk maka beliau akan meletakan jabatan sebagai anggota DPRD. Ini yg sy tangkap dr pernyataan pak Lusi”, ungkap David.
Ia mengatakan, Sampai pada pembahasan seharusnya sebagai Anggota Banggar pak Lusi Tusalakh itu seharusnya ngotot dengan segala tekanan argumentasi untuk memastikan jln Bonleu telah dianggarkan pada dokumen APBD, tidak hanya percaya saja kepada Pemda TTS.
“ini harus dilakukan karena beliau sudah membuat pernyataan akan meletakan jabatan sebagai ADPRD jika jalan Boenleu tidak dikerjakan, saat berada di Bonleu”, katanya.
Ia menilai, Ketidakmampuan seorang Lusianus Tusalak itu jelas ketika diberikan tempat di banggar mewakili Hanura. Makanya semua kepentingan konstituen dan anggota tidak jalan dengan baik.
Dilanjutkan, kalau pemda belum siapkan anggaran maka semua anggota banggar harus patungan dari dana Pokir yg biasanya 1 M per orang. Bahkan lebih untuk mengalokasikan anggaran pada jalan Bonleu. Tapi ini pun tidak dilakukan dan serahkan kepada Pemda untuk cari uang sendiri.
Sementara, Warganet di media sosial Facebook sampai saat ini terus mempertanyakan komitmen dari Anggota DPRD TTS, Lusi Tusalakh terkait pernyataannya yang siap mundur jika anggaran pekerjaan jalan Bonleu tahun ini tak ada.
Pasalnya, dalam postur APBD Tahun 2022 tidak ada anggaran untuk pekerjaan jalan Bonleu. Oleh sebab itu, warganet kini menagih janji dari sekretaris Komisi 1 DPRD TTS tersebut.
Kepala Dinas PU Kabupaten TTS, Marthelens Ch.Liu kepada awak media beberapa waktu lalu mengatakan, item pekerjaan jalan Bonleu memang tak ada dalam dokumen APBD Tahun 2022. Bahkan dalam RKA ketika penyusunan dokumen RAPBD Tahun 2022 item pekerjaan jalan Bonleu sama sekali tak muncul.
Kata dia, minimnya anggaran disebut Lens sebagai alasan mengapa item pekerjaan tersebut tak masuk dalam dokumen APBD Tahun 2022.
” DAU kita hanya 25 Miliar. 8 sampai 9 miliar habis untuk gaji dan operasional pegawai di Dinas PU. Sisanya, kita akomodir pokir DPRD dan beberapa pekerjaan fisik lainnya,” terang Lens dikutip SUARA TTS.COM, Selasa, 1 Maret 2022 di ruang kerjanya. (Aries)
