Posisi HPL Tak Bisa Dipastikan, BPN Sikka Terbitkan 4 Sertifikat Diatasnya

0
FAIZIN - Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sikka

Maumere,GaharuNews.com – Kepala BPN Sikka, Faizin menyampaikan bahwa 4 sertifikat yang ada diatas tanah HPL Dinas Nakertrans Sikka di wilayah Nilupanda, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda diterbitkan karena memang belum diketahui posisinya secara pasti sebagai HPL.

“Kalau waktu itu kami tahu bahwa pengajuan sertifikat tanah itu di area tanah HPL, pasti kami tolak. Sekarang memang kami tahan dulu karena jangan sampai nanti tumpang tindih. Yang sudah terjadi ya dibuktikan di pengadilan, mana dulu yang dimatikan status sertifikat tanahnya,” ungkap Faizin, 17 November 2021 lalu.

Namun Fauzin mengakui bahwa saat ini memang sudah ada 4 sertifikat kepemilikan atas nama pribadi diatas area HPL milik Dinas Nakertrans seluas 260 hektar tersebut.

Katanya menambahkan, saat ini memang telah ada warga penggarap tanah yang menempati area tanah HPL tersebut.

Lokasi HPL Dari Dinas Nakertrans Sikka Yang Berada Di Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda

Beberapa warga yang menggarap lahan juga telah mendatangi BPN Sikka menanyakan proses sertifikat tanah tetapi sudah disampaikan bahwa area tersebut merupakan area HPL.

Namun demikian, katanya dengan model pendaftaran negatif bertendensi positif dimana apa yang dimohon oleh mereka dan diajukan oleh perangkat desa setempat, itu berarti data itu dianggap benar sehingga dipercaya BPN dan dilakukan proses sertifikasi tanah.

Dikatakannya, kondisi bisa terjadi penerbitan sertifikat karena area seluas 260 hektar tersebut belum diketahui dimana posisi pastinya. Pihaknya akan memetakan tanah tersebut jika ada permohonan dari Dinas Nakertrans.

“Transmigrasi kan sampai sekarang belum mengajukan, mana hak saya. Kalau Transmigrasi melepas untuk kepentingan masyarakat, ya kita catat juga. Artinya lewat TORA atau Tanah Objek Reformasi Agraria,” ungkapnya.

Dikatakannya, terkait adanya penerbitan 4 sertifikat tanah pada area tanah Nilupanda yang merupakan area milik Dinas Transmigrasi, kata Kepala BPN, hal tersebut bisa saja terjadi karena mungkin saat itu belum merupakan tanah yang sudah dipetakan, masih berupa gambar melayang, sehingga posisi tepatnya tidak diketahui secara pasti.

“Saat pengukuran awal 260 hektar kan luas. Terus pengukuran 4 sertifikat itu dengan pejabat yang lama, dengan SDM yang lama saat itu, permohonannya juga ibaratnya dia mengakui itu tanah belum bersertifikat. Sehingga petugas kami dulu ya diukur. Karena kan itikad baik mereka bilang belum bersertifikat. Pengakuan itu dibuktikan dengan surat pernyataan kepala desa bahwa belum bersertifikat. Maka petugas kami ukur dan terbitlah sertifikat,” ungkapnya.

Ditanya, apakah tanah di wilayah Ratesawu masih bagian dari area tanah Nilupanda, kata Kepala BPN, dirinya belum mengetahui secara pasti hal ini dikarenakan gambar tanahnya masih berupa peta global dan belum dinyatakan titik koordinatnya.

Terkait legalitas dari empat sertifikat tanah yang telah diterbitkan pihak BPN, kata nya itu bergantung dari proses Pengadilan. Jika ada kesalahan berdasarkan putusan Pengadilan, maka pihaknya akan merubahnya. “Kalau ada penetapan pengadilan itu harus dibatalkan, kita batalkan,” ungkap Kepala BPN Faizin.

Ia menegaskan, Kepala BPN sebelum dirinya tidak tahu bahwa tanah di Nilupanda adalah area tanah HPL sehingga ada penerbitan sertifikat tanah kepada warga pemohon.

“Sistem pendaftaran tanah masih negatif bertendensi positif artinya bila terjadi kesalahan, ditetapkan di pengadilan maka bisa dirubah,” ungkap Faizin.

Sementara itu, Sekertaris Dinas Nakertrans Kabupaten Sikka, David Darong ketika ditemui media ini, Senin (22/11/2021) pagi membenarkan, kepemilikan tanah HPL masih merupakan milik Nakertrans dibuktikan dengan adanya sertifikat nomor 004 dengan nama pemegang hak Departemen Transmigrasi, Pemukiman Perambah Hutan, dimana sertifikat tanah diterbitkan oleh BPN pada 30 Juni 1999.

Menurutnya, seharusnya pihak BPN Sikka tidak gegabah dengan menerbitkan sertifikat tanah kepada warga pemohon di area tanah HPL. Apalagi, pihak BPN Sikka mengantongi sertifikat tanah HPL sehingga tahu status kepemilikan dan keberadaan tanah HPL tersebut.

Untuk diketahui, menurut Pasal 1 ayat (2) PP 40/1996 dan Pasal 1 angka 3 Permen Argaria 9/1999, tanah HPL merupakan sebagian tanah negara yang kewenangan pelaksanaan Hak Menguasai Negara (HMN) yang dilimpahkan kepada pemegang HPL.

HPL dapat diberikan kepada; intansi pemerintah termasuk pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, PT.Persero, Badan Otorita, Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk pemerintah.

Badan-badan ini dapat diberikan HPL sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah, pungkasnya. (FD-GN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here