Pesimisme Politik NTT Tampaknya Meluas Karena Para Politisi Tampil Tidak Bermutu

0

Kupang-Gaharunews.com,-  Komunitas cendekia dan aktivis Katolik yang tergabung dalam VoxPoint NTT menilai fenomena pesimisme politik tampak meluas di NTT. Banyak politisi tidak tampil meyakinkan sebagai representan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Mereka kurang bermutu. Umumnya mereka memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri, karena mau meluputkan nasib hidupnya sendiri. Mereka sama sekali tidak kritis terhadap kekuasaan atau pemerintah.

Demikian salah satu sari pati kesimpulan diskusi VoxPoint NTT yang berlangsung beberapa waktu. Hadir pada kesempatan itu antara lain Prof. Dr. Frans Salesman, M.Si, Dr. Anton Bele, S.Fil, Dr. Philip de Rozari, Dr. Simplex Assa, S.H., M.Hum, Mario Viera, Torry Ata, Pius Rengka, Romo Moderator VoxPoint NTT, Maxi Un Bria, Pr dan Ketua VoxPoint NTT, Ir. Herman Seran, M.Sc.

Pemantik tematik diskusi berjudul problem politik pembangunan dan peran masyarakat cendekiawan di NTT adalah Dr. Anton Bele.

Prof. Frans Salesman berpendapat, salah satu sebab menguatnya pesimisme itu karena ada banyak problem yang terkait dengan sumberdaya ekonomi dan sumberdaya manusia di NTT. Termasuk problem penyelenggaraan kepemerintahan di sejumlah kabupaten kota, tetapi tidak sanggup dikritisi para politisi dan atau lembaga representasi politik kepentingan rakyat, karena umumnya mereka telah condong menjadi sangat pragmatis praktis yang berorientasi hanya melindungi dan memperjuangkan kepentingan dirinya sendiri.

Sebagian besar politisi di NTT tidak sanggup kritis dan tidak berdaya mengambil jarak dengan kekuasaan, karena mereka tidak dapat melihat problem yang kini sedang riil dialami banyak pihak di NTT.

Sebagai misal, kata Prof. Frans, perihal data angka stunting di NTT. Data stunting masih terbilang tinggi. NTT masih tergolong provinsi penyumbang angka stunting nasional yang sangat signifikan. Di level dunia, Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang stunting sangat  tinggi.
Sayangnya, ujar Prof. Frans, meski ada banyak tim penuntas stunting di lingkaran kekuasaan, tetapi variasi laporannya ke gubernur atau bupati tidak disertai data yang akurat. Data sangat variatif. Variasi data pasti membingungkan, apalagi dilaporkan angka stunting turun tajam.

“Saya pikir pernyataan angka stunting turun tajam pasti menimbulkan pertanyaan akademik. Metode apa dan bagaimana pertanggungjawaban akademis terhadap data yang dilaporkan ke pemerintah itu? Saya melakukan penelitian stunting di Kabupaten TTS. Saya temukan data berbeda dengan data yang dilaporkan ke pemerintah itu,” ujar Prof. Frans.

Nah, problem demikian tidak pernah menjadi diskursus politik oleh para politisi karena mereka berbicara tanpa berbasis studi mendalam atau tanpa seleksi data yang tepat.

Dia menambahkan problem stunting di NTT, tidak saja menjadi problem sosial pada umumnya, tetapi juga menjadi problem persaingan dalam pencarian dan penempatan tenaga kerja. “Orang stunting tidak mungkin diterima menjadi pramugari, polisi dan tentara. Dengan kata lain orang NTT kehilangan banyak peluang lapangan kerja,” ujarnya.

Problem rekruitmen politik Para cendekiawan VoxPoint NTT juga menilai, ada begitu banyak problem rekruitmen politik di NTT terutama cara partai politik mencari dan menemukan aktor politik yang bermutu yang didelegasikan untuk menduduki kursi-kursi bupati wali kota dan legislatif.

Dr. Anton Bele dalam paparannya menyebutkan, sesungguhnya gejala permukaan terkait kualitas representasi itu karena ada penyakit mentalitas mayoritas di NTT yang dapat berakibat pada pudarnya daya kritis.

Dr. Anton Bele menyebut sepuluh jenis mentalitas mayoritas. Menurut dosen filsafat ilmu pascasarjana Studi Pembangunan UKSW Salatiga ini, NTT adalah provinsi mayoritas Kristen. Umumnya, mentalitas provinsi mayoritas, apakah mayoritas etnik atau mayoritas agama, akan membawa implikasi sebagai berikut.
Pertama, mentalitas mayoritas itu cenderung apatis. Apatisme ini karena kaum mayoritas merasa sudah nyaman dengan keadaan yang ada, sehingga ketika melihat kelompok minoritas berprestasi mereka hanya berhenti di mengomel saja, tetapi tidak berusaha.
Kedua, mentalitas mayoritas itu cenderung egois. Ingat diri, tidak peduli dengan problem orang lain. Karena solidaritas dengan pengalaman derita orang lain itu lemah.
Ketiga, senang dengan kuantitas, tetapi minus kualitas. Mentalitas mayoritas itu senang dengan kuantitas. Dalam lingkungan yang lebih luas, mentalitas mayoritas ini merasa puas karena jumlah bukan kualitas/mutu.
Keempat, mentalitas mayoritas itu cenderung bersikap defensif, mempertahankan keadaan yang ada. Akibatnya perubahan lamban.
Kelima, mentalitas mayoritas itu bersifat pasif. Tunggu perintah tunggu digerakkan oleh orang lain. Masa bodoh.
Keenam, mentalitas mayoritas itu statis. Ketujuh, mentalitas mayoritas itu komunalistik.
Kedelapan, merasa superior padahal sesungguhnya tidak. Kesembilan, suka stabilitas dan kesepuluh, suka status quo.

Terkait dengan 10 mentalitas di atas, maka dalam konteks rekruitmen politik di partai politik, cenderung asal memenuhi kuota, tetapi melupakan kualitas. Maka apa yang kini sedang menggejala adalah limbah dari proses internal partai politik yang tidak melakukan kaderisasi yang serius, dan lingkungan sosial yang serba menerima apa saja yang ada.

Untuk mengatasi mentalitas mayoritas itu, menurut Dr. Philip de Rozari, diperlukan hadirnya tantangan yang berat, suntikan fighting spirit yang kuat dan membangun kolaborasi dengan lembaga-lembaga berkualitas agar menaikkan mutu para aktor yang terlibat. Baik yang terlibat di kancah akademis, politis dan aktivitas sosial lainnya.

Tetapi, Dr. Simplex mengatakan, yang utama dan terpenting untuk konteks NTT ialah pelayanan kesehatan dasar yang bermutu. Pelayanan kesehatan dasar ini terkait dengan mutu pelayanan publik, realitas kemiskinan dan juga angka kriminalitas yang cenderung tinggi di daerah-daerah miskin, kurang terpelajar, dan mayoritas etnik atau agama tertentu.

Sementara Torry Ata menyebutkan, perihal rekruitmen politik terkait dengan sedikitnya tiga hal utama dalam partai-partai politik. Pertama, terkait dengan kualitas kaderisasi. Kaderisasi untuk menempa kader partai politik yang bermutu tinggi. Proses ini jarang terjadi di hampir semua partai politik. Kedua, perihal medan tugas. Orang politik tidak hanya bertugas di medan legislatif, tetapi juga di eksekutif.

Mestinya baik di legislatif maupun eksekutif dengan jelas menampakkan unsur pembeda yang khas dan menonjol. Ketiga, terkait dengan pengorganisasian kader yang tidak terkontrol dengan baik. Karena itu, akan selalu tampak orang-orang bermutu jarang terpilih, sedangkan yang terpilih tidak menampakkan mutu karena inputnya lemah.

Ketua VoxPoint NTT, Herman Seran mensinyalir ada gejala bahwa rekruitmen politik berbasis ranjang. Tidak berbasis elemen trust dalam kaderisasi politik. Sehingga ada kecenderungan partai politik hanya dipakai untuk mencalonkan suami, istri dan anak masuk dalam keranjang pencalonan untuk merebut kursi kekuasaan karena para elit politik sendiri itulah yang menentukan.
Akibatnya, sangat sulit menemukan koreksi kritis dari institusi formal seperti legislatif dan lainnya. Karena itu, Herman Seran mengusulkan agar konsolidasi kekuatan masyarakat sipil untuk menyatukan gerakan memilih para calon legislatif yang cerdas, berilmu pengetahuan luas dan memiliki reputasi sosial antikorupsi. ( Aries Usboko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here