Peringatan Hari sumpah Pemuda FMN Kupang Aksi di Kantor Gubernur NTT

0

Kupang,Gaharu News.Com- Peringatan hari sumpah pemuda organisasi Front Mahasiswa Nasional Cabang Kupang gelar aksi mimbar bebas di kantor Gubernur NTT.

Aksi tersebut dimulai pukul 15.00 Wita hingga pukul 18.00 Wita. Para peserta aksi membawah pamflet dengan tulisan, sistematiskan gerakan pemuda mahasiswa dengan organisasi sebagai alat perjuangan.Aksi tersebut diikuti oleh 60 orang peserta yang dipimpin oleh Ketua FMN Cabang Kupang, Francis Tukan.

Pada saat aksi tersebut Tukan mengatakan bahwa,perjuangan pemuda hingga saat ini belum membawa perubahan yang signifikan dan harus terus diperjuangkan oleh pemuda mahasiswa karena saat ini pemuda belum mendapatkan pendidikan layak, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 sebab, pendidikan semakin hari semakin mahal sama seperti situasi pendidikan zaman kolonial.

Ia Pun menjelaskan bahwa, sebelum lahirnya UU PT negara sudah melahirkan beberapa produk hukum seperti PP 61 tahun 1999 ttg PT.BHMN, inilah yang kemudian melahirkan sistem pendidikan yang liberal. Salah satunya adalah Ketentuan yang mengatur tentang otonomi perguruan tinggi yang terdapat pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa : perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan, otonomi pengelolaan, dan dapat memperoleh dana dari masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.Kemudian ini dipertegas dengan Pasal 50 ayat (6) yang berbunyi bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

Sementara dalam UU Sisdiknas 20/2003
Pasal 46 ayat (1) mengenai pendanaan pendidikan.Pasal 46 (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,pemerintah daerah, dan masyarakat.Namun kedua aturan ini belum cukup untuk terus melakukan penghisapan atas ekonomi rakyat.

Tahun 2012, pemerintahan melahirkan UU PT no 12 tahun 2012. Isi dari UU tersebut juga tidak berbeda dengan kedua aturan diatas yang mendorong adanya praktek komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi dalam dunia pendidikan.

“Kita bisa melihat dalam pasal 88, Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi jenis Program Studi, dan indeks kemahalan wilayah”.

Tukan juga melanjutkan semakin tingginya indeks kemahalan Wilayah, maka akan semakin tinggi pula biaya pendidikan setiap tahunnya. Aturan inilah yang kemudian melengkapi sistem pendidikan yang komersial, liberalisasi dan privatisasi yang menjadi dasar penolakan kami atas UU PT.

Francis juga menambahkan,salah satu tuntutan dalam aksi hari ini adalah persoalan hutan adat pubabu yang sampai saat ini belum juga terselesaikan sebab, penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTT seharusnya diikuti oleh perhatian pemerintah dalam hal ini, bantuan kepada masyarakat Pubabu karena pada saat penggusuran banyak masyarakat kehilangan alat-alat rumah tangga(Tyo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here