Ombudsman RI perwakilan NTT menerima Kunjungan PDAM Tirta Cendana Kabupaten TTU

0

Kefamenanu,GaharuNews.Com_ Ketua Ombudsman RI perwakilan NTT Darius Beda Daton SH., menerima kunjungan dari Direktur Utama Perumda air minum Tirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara Salassa L. Boy, Rabu (16/02/2002). Kunjungan tersebut untuk membahas cakupan layanan air bersih dan berbagai kendala pelayanan air bersih yang selama ini terjadi di Kabupaten TTU.

Dalam kunjungan tersebut Salah satu poin yang dibahas adalah pemindahan jaringan pipa transmisi diameter 4,6 dan 8 akibat badai seroja di Desa Noepesu, Kecamatan Miomaffo Barat oleh kontraktor pelaksana PT Waskita Karya. Akibat molornya proses pemindahan tersebut, menyebabkan terhentinya pasokan air ke 4800 pelanggan di seluruh Kota Kefamenanu sejak 16 Desember 2021 hingga Februari 2022. Ungkap Beda Daton.

Ia Menambahkan Keterbatasan sumber air baku dan debit air serta kendala teknis jaringan menjadi sebab tidak maksimal layanan air bersih di Kabupaten TTU. Hingga saat ini, perumda air minum Tirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara baru bisa melayani 4800 pelanggan/sambungan rumah situasi normal saja, distribusi air bersih hanya bisa dilakukan dua kali sepekan dengan durasi waktu mengalir 6-8 jam saja.

Beda Daton juga mengungkapkan bahwa, Keterbatasan sumber air baku dan debit air di Kabupaten TTU menjadi kendala teknis jaringan sebab tidak hingga saat ini maksimal layanan air bersih di Kabupaten TTU. Hingga saat ini, perumda air minum Tirta Cendana Kabupaten Timor Tengah Utara baru bisa melayani 4800 pelanggan/sambungan rumah.

Beda Daton Juga Menjelaskan Jika dihitung satu rumah sebanyak 5 orang maka perumda baru melayani 24.000 warga dari total jumlah warga sebanyak 260.000 jiwa. Prosentase cakupan air bersihnya baru 13-14 % saja. Meski sebagai perusahaan daerah, ternyata sejak 5 tahun terakhir, Perumda air minum Tirta Cendana tidak pernah mendapat subsidi APBD Kabupaten TTU entah dalam bentuk hibah atau penyertaan modal.

Tarif air bersih yang dijual ke pelanggan pun masih jauh dari hitungan untung. Padahal pengelolaan air bersih merupakan salah satu sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, hal mana bidang urusan tersebut merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang bersifat konkruen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,Jelas Beda Daton.

Ia menambahkan, pelayanan air bersih sebagai urusan wajib pelayanan dasar berbanding linear dengan pelayanan air bersih yang berkualitas dan mampu memberikan kepuasan bagi setiap warga masyarakat TTU. (Tyo/GR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here