Menggugat prokes dengan Melanggar Prokes atas nama Demokrasi

0

GaharuNews – Kupang, 2 tahun lebih pendemi berlangsung dan entah sampai kapan akan berakhir, rakyat, pengusaha dan pemerintah menjadi resah dengan bebannya masing masing.

Rakyat berteriak lapar, pengusaha kelimpungan membayar gaji karyawan dan melunasi cicilan hutang Bank, pemerintah pusing tujuh keliling untuk menggerakan roda perekonomian, meredam pandemi dan berusaha memelihara rakyat melalui asupan bantuan sosial.

2 tahun lebih kita terkungkung dalam ketakutan melawan musuh yang tidak keliatan yang merebut orang tua, saudara, sahabat, teman dan kenalan.

Emosi kita melunjak ketika video pelantikan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di pulau Semua Kabupaten Kupang bertebaran di medsos, dimana tampak para pemimpin di Nusa ini, sedang bersantai bersama di akhir kegiatan.

Luapan emosi kekesalan tersebut bukan hanya dituangkan lewat media sosial namun juga melalui aksi demonstrasi di depan Polda NTT yang menimbulkan kerumunan baru di wilayah PPKM level 4.

Mengutip pernyataan Akdemisi Undana Lazarus Jehamat dari pemberitaan merdeka.com Ia menilai bahwa masyarakat wajar marah terkait kerumunan yang terjadi di Semau. Namun dia juga tidak sepakat jika menyuarakan hal tersebut harus dengan orasi di depan publik.

“Menurut saya, bijak kiranya kalau untuk menyuarakan fenomena pelanggaran hukum dilakukan tanpa melanggar hukum. Naif rasanya kalau bersuara untuk sesuatu pelanggaran dilakukan dengan cara pelanggaran yang jauh lebih plastis,” kata dia.

Jehamat memberi jalan kepada organisasi mahasiswa, agar menggunakan media lain untuk menyuarakan pelanggaran itu. Misalnya, kampanye menggunakan media sosial maupun penggalangan petisi.

“Itu jauh dari efek pelanggaran sejauh disampaikan secara bermartabat. Harus dipahami dengan serius bahwa kita masih berada dalam situasi pandemi. Kalau situasi normal, demonstrasi face to face silakan. Jika ingin menggugat berbagai bentuk pelanggaran hukum, menurut saya tidak bisa dengan melanggar hukum. Gerakan sosial menjadi pincang kalau demikian,” ujar dia.

“Yang pasti, ketika elemen masyarakat melakukan demonstrasi dengan mengumpulkan banyak orang dengan tidak menjaga jarak dan enggan memakai masker berpotensi melanggar hukum. Demonstrasi tanpa protokol juga berpeluang menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Ini yang tidak diinginkan,” tandasnya.

Dan juga Harapan Gubernur NTT pada saat Pelantikan TPKAD, bahwa untuk segera dapat mengatasi berbagai persoalan ini dibutuhkan sinergi dan bantuan semua pihak, baik itu masyarakat, pengusaha dan pemerintah untuk bersama sama saling topang menopang, membuang ego dan saling mendukung agar percepatan akselasi pemulihan itu dapat segera terwujud. (IA/GN/Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here