Masyarakat Boenleu Menunggu Janji Manis Bupati TTS dan DPR Teristimewa Seorang Anggota DPR Fraksi Hanura Yang Siap Letakkan Jabatan

0

Soe-Gaharunews.com,- Sejumlah pihak mengecam Pemda dan DPRD TTS yang tidak menepati janji (ingkar janji) terkait pekerjaan jalan Bonleu.

Padahal sebelumnya, Pemda TTS yang diwakili Bupati dan DPRD TTS sudah membuat janji tertulis untuk mengerjakan jalan Bonleu pada perubahan anggaran di tahun 2021.

Namun karena alasan minimnya waktu dan cuaca yang sudah memasuki musim penghujan, pekerjaan tersebut urung dilakukan. Pemda dan DPRD TTS lalu kembali berjanji akan mengalokasikan anggaran pada APBD induk Tahun 2022 untuk mengerjakan jalan Bonleu.

Hal ini dilakukan guna meluluhkan hati warga Bonleu agar mau membuka kembali air Bonleu. Namun sayangnya, warga Bonleu kembali menerima “prank” dari dua lembaga terhormat tersebut.

” Kita sangat sedih dan mengecam sikap Pemda dan DPRD TTS yang tidak menepati janji kepada masyarakat Bonleu terkait pekerjaan jalan Bonleu. Padahal sebelumnya sudah ada pernyataan tertulis dari dua lembaga tersebut. Kita sangat sayangkan sikap dua lembaga yang sangat kita hormati ini. sangat sayangkan dan mengecam sikap pemimpin di daerah ini yang tidak bisa menepati janjinya. Masyarakat Bonleu sudah muak dengan janji, janji dan janji dari pemerintah. Jadi stop tebar janji. Masyarakat Bonleu butuh kerja nyata”.

Sementara itu Anggota DPRD Kab. TTS dari Fraksi Partai Hanura Lusianus Tusalakh sebelumnya Oktober 2021 mengatakan “Sebagai wakil rakyat ia siap mempertaruhkan jabatannya, jika tahun depan jalan itu akan dikerjakan”

Lusianus pun menambahkan “sebagai wakil rakyat, sudah seharusnya berpihak pada rakyat, seraya meminta pengertian masyarakat Bonleu tentang kendala yang terjadi saat ini”.

Tidak ada kesepakatan pertemuan karena masyarakat bersikeras untuk tidak akan melepaskan air mengalir ke Soe. Mereka menuntut untuk pengerjaan jalan harus tetap dikerjakan tahun ini. “Jika jalan dikerjakan dan selesai hari ini, kami juga akan mengalirkan air ke Soe hari ini juga”, tandas Obed Liem.

Untuk Diketahui, Dalam pembahasan RAPBD 2022 telah disepakati anggaran sebesar 5,2 miliar untuk pekerjaan jalan Bonleu. Namun jika kenyataan bahwa dalam dokumen penjabaran APBD ternyata tidak ada maka dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan kesepakatan bersama diluar hasil pembahasan banggar dan TAPD sehingga bisa berakibat hukum.

Dengan demikian DPRD perlu menelusuri lebih jauh tentang keberadaan anggaran tersebut ada pada OPD mana, untuk apa dan atas perintah siapa. Karena jika angka tersebut tidak ada maka dengan sendirinya angka APBD akan berubah.Karena DPRD secara lembaga telah melakukan tugasnya yakni menyetujui anggaran tersebut. (Aries Usboko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here