Lakmas NTT Meminta BPK Untuk Melakukan Audit Investigasi Puskesmas Mamsena Kabupaten TTU

0

Kefamenanu,GaharuNews.Com_Direktur Lembaga Anti Kekerasan masyarakat (LAKMAS) NTT Victor Emanuel Manbait,S.H Melalui Siaran Pers yang diterima media Ini Senin (14/02/2022) meminta agar segera melakukan Audit investor atas pembangunan Puskesmas Mamsena, di Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)

“kita minta BPK agar melakukan Audit bangunan dan Kejaksaan lakukan Penyelidikan Dugaan Kartel dalam Pembangunan Puskesmas Mamsena senilai 3,8 Milyar itu”,ungkap Viktor

Bagi Viktor Manbait,pembangunan proyek puskesmas Mamsena dinilai terdapat dugaan kuat terjadi penyimpangan,sebab kontraktor pembangunan rumah sakit Mamsena adalah orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Puskesmas Inbate oleh Kejaksaan TTU.

Ia Menambahkan,untuk pembangunan puskesmas Mamsena hingga masa kontrak tanggal 22 Desember baru mencapai 41 % dan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang ada. sehingga masa kontrak tersebut di perpanjang sampai tanggal hingga 31 Januari 2022 namun menyelesaikan pekerjaan pembangunan puskesmas Mamsena dengan hanya mencapai pekerjaan finisnya di 70%.

Lanjut Viktor,Untuk Pembangunan Puskesmas Mamsena sejak awal sudah bermasalah. karena pemenang tender kemudian dibatalkan oleh ULP dan ditender ulang dengan alasan pemenang tendernya tidak berpengalaman. Namun terbukti pemenang tender yang baru tidak mampu dan di PHK oleh PPK. Bahkan salah satu perusahaan yang ikut dan kalah dalam proses tender, kemudian berubah wujud dan menang sebagai Konsultan Pengawas, dan ini jelas – jelas bertentangan dengan perpres, yang melarang satu perusahaan untuk proyek yang sama ikut dalam tender sebagai penyedia jasa sekaligus sebagai konsultan Pengawas.

Untuk itu Viktor Menegaskan agar dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Projek ini, apalagi perusahaan pemenang tender adalah perusahaan yang hanya digunakan benderanya oleh orang lain yang ternyata adalah orang yang sama yang mengerjakan puskesmas Inbate dan telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi puskesmas inbate.

Lanjut Viktor, Terjadinya tender ulang, pemenang tender abal – abal yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan. Bahkan hingga perpanjangan kontrak sehingga harus di PHK, dan adanya perusahaan yang ikut tender sebagai penyedia jasa sekaligus sebagai konsultan pengawas, jelas menunjukan indikasi kuat KKN dan kartel atau monopoli dalam Projek ini.

Untuk itu, kata Viktor, agar Pihak Kejaksaan Negeri TTU yang sejak awal intens mengawal proses pembangunan puskesmas Mamsena, yang bahkan telah memanggil dan meminta penjelasan dari ULP dan PPK. Akibat pembatalan tender setelah pengumuman pemenang tender, untuk melakukan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran hukum kartel atau monopoli yang merugikan keuangan negara dengan memanggil dan memeriksa ULP, KPA PPK, konsultan pengawas termasuk memanggil dan memeriksa Bupati TTU.

” Bupati TTU Yang ikut menangani kisruh pembatalan pemenang tender dan dilakukan tender ulang yang menurut Bupati, karena Pemenang tender sebelumnya tidak berpengalaman, dan justru dengan tender ulang dengan pemenang tender yang baru, hingga perpanjangan kontrak dengan denda perhari pun projek tidak selesai dan Perusahaan penyedia jasanya di PHK”Tutupnya.(Tyo/GR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here