Kota Kupang – Ketua Fraksi Hanura Berkarya PSI PPP Bersatu DPRD Kota Kupang Dominggus Kale Hia mengharapkan Agar Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang berpedoman pada arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 Walikota Kupang dapat dilanjutkan dengan menggunakan Hati Nurani.
Menurut Hari Kale Hia (sapaan akrap Dominggus Kale Hia) “ pembahasan KUA-PPSAS ini berpedoman pada RPJMD bapak Walikota kupang, namun seperti yang kita ketahui bersama bahwa Covid -19 telah membuat semuanya berubah, termasuk soal kebijakan anggaran pemerintah, haruslah disesuaikan dengan keadaan saat ini, jangan hanya mengusung takline (“ayo Berubah”)lalu tak mau merubah kebijakan, kami di DPRD menjalankan Fungsi Anggaran dan Pengawasan, dimana usulan dari pemerintah akan dilihat dan dipertimbangkan termasuk dari sisi urgensi” ujar Hari Kele Hia yang juga anggota Badan Anggara DPRD Kota Kupang.
Masih menurut Kale Hia “kakak (@wartawan GaharuNews.com) coba pertimbangkan mana yang lebih penting saat ini, pakaian sekolah atau pulsa untuk kebutuhan pendidikan anak sekolah? tanya Hari Kale Hia, yang dijawab Gaharunews.com “ yang urgensi untuk saat ini tentu saja kebutuhan untuk sekolah online” yang langsung ditambahkan oleh kale Hia “oleh karena itu DPRD mengusulkan agar alokasi anggaran untuk pakaian sekolah diganti menjadi alokasi anggaran untuk pembiaayaan online tersebut, jadi tolong kakak wartawan memuat berita sesuai fakta lah, bukan DPRD yang menolak pembahasan Anggaran, Kakak ada toh itu surat dari Pak Walikota yang meminta penghentian pembahasan, jadi sekali lagi DPRD Kota Kupang tidak Menolak usulan Walikota, hanya mengusulkan untuk merubah alokasi anggaran, tolong itu digaris bawahi” tegas Dominggus Kale Hia Anggota DPRD dari partai Hanura yang mewakili dapil IV kecamatan Maulafa.
Kale Hia juga menambahkan “kami DPRD juga punya beban tanggung jawab moril kepada masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan urgensi masyarakat ya harus kami perjuangkan, jadi tak usah berpolemik lah,semoga Pemerintah dan DPRD kedepan bisa kembali duduk bersama, mari gunakan Hati Nurani berbuat yang terbaik untuk masyarakat Kota Kupang, soal dinamika persidangan kan biasa itu, pak wali juga pernah menjadi Anggota DPR RI pasti sangat paham semua itu” tandas Dominggus Kale Hia.
Sebelumnya seperti yang telah dilansir di media online, Pemerintah Kota Kupang merasa keberatan atas tindakan verbal baik oleh Pimpinan maupun Aggota DPRD Kota Kupang yang merendahkan kewibawaan pemerintah dengan menggunakan narasi-narasi yang tidak patut seperti bodoh, pembohong, pencuri, bahkan pemerintah diposisikan seperti terdakwa dalam persidangan.
Alasan lainnya adalah sejumlah anggaran untuk program prioritas Pemkot Kupang dihapus seluruhnya tanpa meminta penjelasan dan klarifikasi dari Pemkot Kupang.
Hal ini menjadi salah satu alasan Pemkot Kupang tidak mau lagi bersidang. Dalam surat Wali Kota Kupang Nomor 050/Pem.170/XI/2020 kepada Ketua DPRD Kota Kupang, yang copy-annya diperoleh Senin (2w3/11/2020) tercantum sejumlah alasan Pemkot tidak mau lagi melanjutkan persidangan. (gn/tim)
