Kecam Aksi Pemerkosaan, Elias Koa: Hukum di Rai Malaka Harus Ditegakkan Demi Hak Anak Serta Keluarga Besar

0

Kupang-Gaharunews.com,- Kabar tak sedap dan menyayat hati datang di awal 2022. Dalam dua bulan terakhir terjadi kasus pemerkosaan di Dusun Bakateu A, Desa Wehali-kota, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi NTT.

Hari ini sebagaimana diberitakan media, seorang anak dibawah umur diperkosa oleh dua orang laki-laki. Yang diketahui korban CCTS adalah siswi SMP Sinar Pancasila Betun, sedangkan pelaku adalah NT, yang seharinya berprofesi sebagai Master Of Ceremony (MC) dan GT yang merupakan salah seorang kontraktor.

Peristiwa ini memantik keprihatinan publik. Tak terkecuali Elias Koa S.I.P, Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi NTT ini, mengutuk keras para pelaku pemerkosaan.

“saya mengutuk keras aksi pemerkosaan yang dilakukan dua orang pelaku kepada anak dibawah umur di Dusun Bakateu A, Desa Wehali-kota, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, beberapa waktu lalu. Bahkan dirinya menegaskan, aksi bejat tersebut tergolong sadis dan tidak manusiawi”, demikian disampaikan Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi NTT, Elias Koa, S.I.P yang dikonfirmasi Rabu (11/5/22) petang.

Elias mengatakan, perbuatan itu termasuk sadis dan tidak manusiawi. Sebagai tokoh publik, tentu kita mengutuk keras perbuatan itu, dan meminta pihak kepolisian yang menangani kasus ini harus secara fair guna memberikan rasa adil kepada korban yang masih di bawah umur beserta keluarga besarnya.

Elias berpendapat, bahwa terhadap peristiwa kekerasan seksual yang menimpa anak CCTS (13), sudah semestinya para pelaku dikenakan pasal berlapis karena telah melanggar UU Perlindungan Anak KUHP dan UU Tindak Pidana Kekerasan seksual.

Secara umum, tindak kekerasan seksual ini diatur dalam pasal 285 KUHP : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Selanjutnya secara spesifik Kekerasan seksual diatur melalui Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  Pasal 76 D menyebutkan: “Setiap Orang  dilarang  melakukan  Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”,katanya.

Ketentuan pidana terhadap perbuatan ini diatur dalam pasal 81 (1) yang menyebutkan bahwa” Setiap  orang yang melangggar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain beberapa ketentuan UU sebagaimana yang disebutkan, saat ini telah ada UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang disahkan oleh DPR RI pada tgl 12 April 2022.

Pasal 108 UU TPKS:  Ayat (2) “Setiap orang yang melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 13 (tiga belas) tahun dan pidana tambahan Ganti Kerugian.

Sesungguhnya ibu Kost (penyedia kos-kosan bagi korban)  merupakan orang yang menyuruh/ memudahkan orang lain melakukan perkosaan.Karena itu  dapat diancam dengan pidana penjara sesuai Pasal 114 UU TPKS: “Setiap orang yang menyuruh dan/atau memudahkan orang lain melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling  singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana tambahan Ganti Kerugian”.tegasnya.

Selain UU TPKS, dapat pula dikenakan pasal. Pasal 76 D UU Perlindungan Anak, sebagaimana yang diuraikan di atas.

Pada intinya saya mendesak. Agar Pihak Polres Malaka memberikan perhatian serius dalam upaya penegakan hukum, menindak pelaku secara tegas dan menerapkan pasal berlapis. Hal ini sangat penting agar  memberikan efek jera terhadap pelaku, memberi pelajaran kepada publik serta memenuhi rasa keadilan  bagi korban dan keluarga. “Semoga Hukum dapat ditegakkan di Rai Malaka demi pemenuhan dan perlindungan hak anak, khususnya korban serta keluarga besar. (Aries Usboko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here