Front Perjuangan Rakyat NTT Gelar Aksi Hari Hak Asasi Manusia di Bundaran Tirosa Kupang

0

Kupamg, GaharuNews.Com-Aksi yang dilakukan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT di bundaran tirosa jumat,(10/12/2021) Sesuai rilis yang diterima Gaharu News.com dari FPR NTT yang terdiri dari Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Kupang,Pemuda Baru Indonesia (Pembaru) NTT dan Serikat Perempuan Indonesia (SURINI) NTT).

Rilis tersebut setidaknya Menjelaskan tentang konflik agraria di Nusa Tenggara Timur (NTT) terus berlangsung dan meningkat setiap tahunnya terutama konflik vertikal antara pemerintah dan rakyat maupun perusahan dan rakyat. Peningkatan ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah investasi yang masuk ke NTT dan eskalasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Bagian FPR NTT mencatat beberapa kasus yang mencuat dalam 3 tahun terakhir di ruang publik, diantaranya :

1. tahun 2018, Poro Duka tewas tertembak saat berjuang menolak pengukuran tanah oleh PT Sutera Marosi bersama Badan Pertanahan Nasional Sumba Barat. Tidak ada itikad baik Negara untuk mendorong penyelesaiaan kasus ini.

2.Tahun 2018 pun konflik antara masyarakat adat dengan PT.MSM di Sumba Timur, baik pemerintah dan DPRD tidak bersikap tegas.Tahun 2020 terkait tambang batu gamping dan pabrik semen di Kabupaten Manggarai Timur, pihaknya melihat seolah pemerintah memfasilitasi investor untuk melakukan investasi tanpa melibatkan dan minta persetujuan masyarakat.

3.Kasus Besipae di Kabupaten TTS tahun 2020 masyarakat adat menjadi korban penggusuran. Ketika terjadi konflik antara 37 kepala keluarga dengan pemerintah, tidak ada teguran keras dari dewan.

4. tambak garam di Kabupaten Malaka, pemerintah memfasilitasi pemberian izin bagi PT.IDK. Sebelum penerbitan AMDAL terjadi penggusuran hutan mangrove seluas 300 Ha lebih untuk tambak garam.

5. Tahun 2021 kembali terjadi konflik antara masyarakat adat dan pemerintah terkait pembangunan Waduk Lambo.

6.Terkait pembangunan pariwisata super premium di Manggarai Barat Pembangunan Geothermal yang mengancam masyarakat adat di Sanonggoang.

7. Perlawan masyarakat Dusun Tanjung, Desa Papela, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao terhadap pembangunan wisata Kuliner yang akan di Bangun Oleh Pemprov NTT untuk menunjang pembangunan wisata Mulut Seribu

8. Konflik tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi NTT di Sumba Timur mengenai tanah 500 hektar yang diklaim sudah merupakan milik pemerintah provinsi sejak tahun 2001.

Bagi FPR NTT penyebab utama persoalan di NTT saat ini Monopoli Sumber Agraria yang menyebabkan tingginya Migrasi Kerja di NTT dan bukan hanya Monopoli SDA namun juga Sektor pertambangan menjadi menjadi penyebab sering terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang sering berdampak pada kegagalan panen di NTT yang menyebabkan semakin rendahnya kesejahteraan petani NTT yang menjadi salah satu penyumbang utama kemiskinan di NTT.

Data yang dirilis FPR NTT bencana Seroja di tahun 2021 Kabupaten Malaka mengalami banjir yang sangat besar dengan jumlah kecamatan yang terendam banjir dan lumpur sebanyak 5 Kecamatan, namun kekeringan pada musim kemarau. Hal ini dikarenakan rusaknya kawasan hutan akibat aktivitas pertambangan yang terjadi mulai dari hulu, sepanjang DAS, dan hilir DAS Benanain.

Bagi FPR Selain sektor pertambangan, sektor lain yang melakukan monopoli sumber agraria di NTT adalah sektor Kehutanan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 423 Tahun 1999, dari total luas NTT yang mencapai 4.734.990 ha, luas kawasan hutan mencapai 1.808.990 ha atau sekitar 38,2 persen dari total luas wilayah NTT. Skema monopoli kawasan hutan di NTT dilakukan dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang terbagi dalam bentuk KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), dan KPH Produksi (KPHP)

Monopoli kawasan hutan yang dilakukan negara telah menyingkirkan akses masyarakat terhadap hutan yang merupakan sumber penghidupan petani, seperti kehilangan sumber pakan bagi ternak, populasi hewan buruan yang semakin berkurang, bahkan untuk sekedar mencari kayu bakar. Selain itu, akibat monopoli kawasan hutan, masyarakat kehilangan lahan untuk pertanian pangan

Untuk itu Kami yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Timur menyatakan sikap sebagai berikut

1.Pemprov NTT harus bertanggung jawab atas penggusuran sepihak serta hentikan segala aktivitas pemprov di Besipae 2.Hentikan pembangunan geothermal di sanonggoang manggarai barat
3.Hentikan segala aktivitas pemprov di desa kabaru, kecamatan rindi, kabuipaten sumba timur
4.Berikan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya serta jaminan keselamatannya di luar negri
5. Usut tuntas kasus pembunuhan ibu dan anak ( Astrit dan lael) di penekase oeleta 6.Berikan Kejelasan hak ulayat dan batas desa di wilayah kedang kabupaten lembata
7.Cabut undang- undang cipta kerja yang merampas hak kelas buruh dan kaum tani Cabut undang- undang PT nomor 12 tahun 2012
8.Sahkan RUU PKS Wujudkan Pendidikan yang ilmiah, demokratis dan mengabdi kepada rakyat
9. Jalankan RA sejati dan pembangunan industrialisasi nasional
10. Hentikan tindakan intimidasi dan pembungkaman ruang demokrasi bagi rakyat dan mahasiswa yang berjuang

Kupang, 10 Desember 2021

Mengetahui Front Perjuangan Rakyat Nusa Tenggara Timur

F. X Hide Rahaqlaka
Koordinator

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here