DUA RANCANGAN PERDA SEPAKAT DIBAHAS, PEMPROV. NTT APRESIASI PARTAI HANURA

0

Kupang,Gaharu NewsPemerintah Provinsi NTT menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat yang menyetujui pembahasan dua buah Rancangan Peraturan Daerah. (Rabu, 10/06/2020) bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTT.

Dua buah rancangan peraturan yang disepakati untuk dibahas adalah : Penyertaan Modal Daerah pada PT. Kawasan Industri Bolok (PERSERODA); dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Penjamin Kredit Daerah (JAMKRIDA) NTT

Pemprov. NTT sependapat dengan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat DPRD Provinsi NTT bahwa, penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah jangan hanya sekedar berbicara soal deviden saja, tapi harus dilihat apakah perusahaan daerah mampu untuk mendukung pengembangan Koperasi, UMKM, Industri Kecil Menengah dan Juga Industri Kreatif yang ada diseluruh pelosok  Nusa Tenggara Timur.

Pemprov. NTT menegaskan bahwa dalam Penjaminan Kredit PT. Jamkrida NTT hingga bulan April 2020 telah menjamin kredit bagi pelaku UMKM sebanyak 10.775 orang dengan total nilai penjaminan sebesar RP. 579.000.000.000,- (lima ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah).

Terkait dengan Permintaan Fraksi HANURA menyangkut Penertiban Aset Daerah pada Kawasan Industri Bolok ; Pemprov. NTT menjelaskan bahwa dari total luas lahan 900 Ha di Kawasan Industri Bolok, sampai saat ini telah dilakukan pembebasan lahan dan menjadi milik Pemerintah Provinsi NTT adalah seluas 556,5122 Ha,sedangkan untuk sisanya akan segera ditertibkan dan diproses oleh Pemprov. NTT dan PT. KI Bolok (Perseroda).

Soal output dan outcome yang diharapkan dari penyertaan modal pada PT. KI Bolok (Perseroda) sebesar Rp. 23.750.000.000,- (dua puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada Tahun  2020, dijelaskan bahwa Business Plan PT. KI Bolok (Perseroda) di dapat dari sewa lahan sebagai core business serta bisnis tambahan berupa bangunan pabrik siap pakai dan pergudangan yang akan dapat memberikan konstribusi yang signifikan pada pendapatan daerah, penyediaan lapangan kerja serta pengembangan ekonomi riil lainnya sebagai dampak dari aktivitas di kawasan Industri Bolok.

Rapat Sidang Paripurna perihal Tanggapan Gubernur Nusa Tenggara Timur terhadap Pandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur atas dua buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibuka Oleh Ince Sayuna Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT sebagai Pemimpin sidang,sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi NTT Nampak hadir Wakil Gubernur NTT, Josef Nai Soi, yang didampingi Sekda Provinsi NTT ‎Ir. Benediktus Polo Maing beserta OPD lingkup pemerintah Provinsi NTT.

Gubernur NTT melalui Sekda Provinsi NTT ‎Ir. Benediktus Polo Maing membacakan tanggapan pemerintah tersebut, menanggapi saran Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat agar Pemprov. NTT meninjau kembali pemberian ijin pembangunan pabrik semen dikampung Luwuk dan Lengko Lolok Desa Satar Punda Kecamatan Lamba Leda Kabupaten Manggarai Timur.

Pemerintah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini rencana tersebut belum dilanjutkan karena adanya penolakan dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemerhati lingkungan serta sebagian masyarakat yang mendiami lokasi tersebut.

Menyangkut soal persoalan kredit macet Rp. 206.000.000.000,- (dua ratus enam miliar rupiah) yang ada di PT. Bank NTT, Pemerintah Provinsi NTT sebagai Pemegang saham mayoritas menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah dibahas pada saat RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2020 yang lalu, dan RUPS memutuskan serta merekomendasikan agar segera dilakukan langkah – langkah dan upaya penyelamatan sesuai dengan teknis perbankan dan upaya hukum.

Langkah – langkah penyelesaian tersebut yaitu : Bank NTT Telah Berhasil melakukan penagihan dan berhasil tertagih Rp. 4.448.646.000,(empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); dan Bank NTT Telah melakukan langkah – langkah penyelesaian secara hukum dengan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, gugatan sederhana, somasi serta pelelangan agunan melalui lembaga lelang.

Pemerintah Provinsi NTT menyatakan bahwa akan terus memantau dan akan selalu berkoordinasi dengan Bank NTT tentang penyelesaian kredit macet tersebut, dan hal-hal lain yang masih membutuhkan penjelasan lebih tehnik dan lebih mendalam akan disampaikan pada rapat-rapat selanjutnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.(gn/p.a.a/)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here