Kupang-Gaharunews.com,- Polemik pemilihan ketua komisi IV DPRD Provinsi NTT tidak berjalan mulus seperti direncanakan semula. Partai Hanura merasa tidak dilibatkan dalam musyawarah mufakat yang digagas oleh ketua fraksi- fraksi lainnya untuk menentukan pimpinan Komisi.
proses pemilihan ketua Komisi IV yang digelar Senin (11/4) di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi NTT yang dipimpin oleh Wakil ketua 1 DPRD NTT, sekaligus Koordinator Komisi IV. Dr. inche Sayuna SH.,M.hum., yang dalam arahannya mengatakan, sesuai hasil kesepakatan Pimpinan Fraksi – Fraksi, menyepakati Anggota Fraksi PKB ditunjuk untuk ditetapkan secara musyawarah mufakat dari fraksi-Fraksi di DPRD Prov.NTT. Tentunya Partai Hanura yg memiliki fraksi Murni menolak karena tidak pernah dalam Musyawarah mufakat tersebut.
Partai Hanura yang memiliki fraksi murni di DPRD provinsi NTT sangat kecewa akibat tidak dilibatkan dalam rapat pimpinan fraksi- fraksi dalam penentuan Pimpinan komisi-komisi di DPRD NTT termasuk pimpinan komisi IV. Sehingga tidak ada kesepakatan dalam menentukan pemilihan ketua komisi IV, Begitu juga dengan Anggota komisi IV lainnya menginginkan pemilihan bebas supaya komisi IV benar-benar memberikan Nuansa Demokrasi dalam pemilihan itu. Tidak ada kata Sepakat itulah sehingga terjadi deadlock dan akan dilanjutkan besok, Selasa (12/4/2022).
“Kita menduga pemilihan ketua komisi IV DPRD Provinsi NTT hanya ditentukan oleh fraksi2 tertentu yg memiliki agenda2 besar di 2024, dan sangat merugikan kami partai pendukung pemerintah. Hanura tdk keberatan fraksi2 yg merekomendasikan satu nama yaitu Angela Mercy Piwung dari fraksi PKB. Kita sebagai partai yang memiliki fraksi murni di DPRD provinsi NTT tidak dilibatkan dalam penentuan itu, wajar saja kami kecewa”, ungkap Ketua Fraksi Hanura NTT Refafi Gah Saat ditemui media ini di ruang Fraksi Partai Hanura NTT Senin (11/10/2022).
Ia mengatakan bahwa, Partai pendukung pemerintah seharusnya Waspada terhadap semua persoalan yg terjadi, agar tidak terlena.
Refafi mengaku, Jika diukur, konsistensi partai Hanura dalam mendukung pemerintah NTT itu murni, tidak ada maksud lain dalam polimik tersebut diatas. Partai Hanura sangat konsisten untuk pemerintahan yang ada sekarang ini. Proses pemilihan yang seharusnya digelar hari ini 11 Maret 2022 harus berakhir dengan deadlock”, kata Refafi. (Ino/GR)
