Berujung Damai, Petrus Selestinus Sebut SPT Direskrimsus Polda NTT Dijadikan Tameng

0

MAUMERE-GAHARU NEWS – Koordinator TPDI dan Advokat PERADI, Petrus Selestinus,SH, menyebutkan bahwa Surat Perintah Tugas (SPT) Direskrimsus Polda NTT diduga disalah gunakan untuk memeras masyarakat.
Dalam rilisnya kepada media, Selasa (21/09/2021), Petrus Selestinus menjelaskan, adanya aktivitas sejumlah anggota Kepolisian Polda NTT, untuk kepentingan tugas Kepolisian dalam rangka Penyelidikan dan PenyidikanTindak Pidana, dengan Surat Perintah Tugas, Nomor : Sprin-Gas/249/IX/Res.2.1/2021/Direskrimsus, tertanggal 1/9/2021.

Surat Perintah Tugas dimaksud kata Selestinus, tanpa menyebutkan wilayah hukum mana saja yang menjadi batas pelaksanaan tugas para pemegang Surat Perintah Tugas, apakah untuk Penyelidikan saja atau Penyidikan saja (karena tidak mungkin digabung pelaksanannya menjadi satu), apa pasal pelanggarannya dan UU mana saja yang dilanggar dan menjadi dasar dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan, ungkapnya.

Tidak adanya pencantuman pasal-pasal apa saja yang diduga dilanggar dan tindak pidana apa saja yang terjadi dari belasan UU yang dicantumkan di dalam Surat Perintah Tugas ini, memperlihatkan betapa Direskrimsus Polda NTT ceroboh dalam memposisikan Surat Perintah Tugas dengan memasukan “Tindakan Kepolisian” dalam Penyelidikan dan Penyidikan secara bersamaan, lanjut Selestinus.

Menurut Pengacara asal Maumere ini, praktek di lapangan yang sedang terjadi melenceng jauh dari tugas penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam KUHAP, Petugas Polda NTT tidak menampilkan suatu model penyelidikan dan penyidikan yang baku, tetapi layaknya sedang melaksanakan penindakan kejahatan Tipiring sesuai ketentuan pasal 205 KUHAP atau Operasi Yustisi di bidang keamanan, jelasnya.

Padahal kegiatan Petugas Polda NTT di Sikka adalah mendatangi dan bertemu pedagang yang sedang berjualan di toko, kemudian lanjut Selestinus, pedagang disuruh menghadap atau dipanggil via telepon untuk datang ke Hotel Go pada sore harinya sebagai tempat untuk dilalukan BAP. Di saat BAP itu, terjadi kompromi, tawar menawar uang damai didahului dengan intimidasi akan dipidana dengan ancaman pidana tinggi dan denda miliaran rupiah, layaknya Debt Collector, pungkasnya.

HENTIKAN PRAKTEK INTIMIDASI
Petrus Selestinus juga mengatakan, Surat Perintah Tugas Direskrimsus dimaksud, diduga dijadikan sebagai tameng oleh oknum Anggota Polda NTT, berkedok Penyelidikan dan Penyidikan dugaan Tindak Pidana Merek, Indikasi Geografis, Perindustrian, Makanan dan Minuman Kadaluarsa dll, mencantumkan KUHAP dan UU Nomor : 2, Tahun 2002, Tentang Kepolisian RI guna menegakan belasan UU lainnya, namun prakteknya berujung dengan transaksi damai.

“Yang menjadi “aneh” dalam Surat Perintah Tugas Direskrimsus Polda NTT itu, tanpa merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), sebagai dasar dalam tahapan Tindakan Kepolisian pada peristiwa pidana dengan belasan UU yang disuga dilanggar. Ini berarti pelaku dan pelanggaran pidana sudah ditentukan, setelah itu baru dilakukan penyelidikan dan penyidikan,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut dikatakan Selestinus, kejanggalan lain adalah Surat Perintah Tugas itu disertai dengan batas waktu pelaksanaannya, dari tanggal 1 s/d tanggal 30 September 2021. Terkesan hanya sekedar untuk kejar setoran, padahal substansi Surat Perintah Tugas dimaksud untuk dilakukan “Tindakan Kepolisian” dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan kasus-kasus serius dan berat dengan ancaman pidana ada yang hingga 10 tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

LAPORKAN KE PROPAM MABES POLRI
Publik Sikka meragukan “Keabsahan” dan “Itikad Baik” Surat Perintah Tugas Direskrimsus Polda NTT dan meyakini bahwa Surat Perintah Tugas itu ditujukan di luar tujuan Penegakan Hukum atau hanya sekedar kedok untuk pemerasan. Karena menurut informasi masyarakat, ada pedagang yang karena ditakut-takuti lalu dimintai sejumlah uang damai agar kasusnya tidak dilanjutkan/dihentikan, ungkap Selestinus lagi.

Oleh karena itu, Surat Perintah Tugas Direskrimsus Polda NTT, akan dilaporkan ke Propam, Irwasum Bareskrim Polri dan Kompolnas, karena tanpa Sprinlidik dan Sprindik, juga bermuatan untuk kepentingan pemerasan ketimbang penegakan hukum yang serius, tegasnya.

Lanjutnya, padahal para pedagang di Sikka baru mau menggerakan ekonomi masyarakat akibat PPKM Covid-19 yang berkepanjangan, tetapi Polda NTT turunkan timnya justru mematikan gairah berusaha dari para pedagang, dengan tuduhan melalukan tindak pidana melanggar belasan UU dengan proses dimana para pedagang secara gelondongan ditelpon datang di Hotel Go, di BAP mirip proses hukum untuk tipiring, bayar denda untuk pundi-pundi oknum Polisi.
“Kapolda NTT harus hentikan dan batalkan Surat Perintah Tugas Direskrimsus dimaksud, karena telah mencampuradukan Penyelidikan dan Penyidikan, meresahkan pedagang, bahkan sulit dibedakan, apakah tahapan penyelidikan atau penyidikan, dan pasal apa saja yang dilanggar dari belasan UU yang dianggap sudah dilanggar oleh puluhan bahkan ratusan pedagang itu,” tegasnya lagi.

Untuk itu Ketua Komisi III DPR RI, Propam, Irwasum Bareskrim Polri dan Kompolnas diminta untuk memberi atensi agar praktek penegakan hukum yang beraroma pemerasan ini dihentikan, pinta Selestinus mengakhiri rilisnya. *(FD-GN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here