Anggota DPR Partai Hanura Menilai Dinas Pertanian Malaka Tidak Paham

0

Malaka-Gaharunews.com,- Mengejutkan!!! Ternyata Dinas Pertanian Kabupaten  Malaka belum paham soal Program Unggulan  Bupati dan Wakil Bupati Malaka, SN-KT tentang  Swasembada Pangan.

Dalam pemahaman Dinas, Swasembada Pangan itu  Pemerintah sediakan  bibit unggul, pupuk dan obat-obatan pertanian. Justru hal-hal seperti ini yang harus diluruskan melalui penjelasan resmi Bupati Malaka  melalui Rapat Dengar Pendapat ( RDP) bersama DPRD Kabupaten Malaka sehingga program yang diusung tersebut tepat sasaran dan menyentuh  kebutuhan rakyat.

Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Malaka yang juga Anggota DPRD dari Partai Hanura Kabupaten Malaka, Bernadette L. Seran, SP mengatakan hal itu ketika dikonfirmasi, Sabtu (11/6-2022)
Dewan Bernadette mengatakan sejauh ini pemerintah belum menunjukan bagaimana grand design Program ini , dimana sebelum dilounching perlu disampaikan minimal kepada mitra komisi atau dalam forum rapat resmi melalui Paripurna DPRD.

Dikatakannya, sebelum berbicara tentang program Swasembada Pangan konsep-konsep dasar yang harus diperhatikan dan dijelaskan diantaranya :
Pertama, Pemerintah harus memberikan definisi tentang Swasembada pangan menurut versi pemerintah Kabupaten Malaka sebagai indikator analisis. Kedua, Menentukan komoditas yang potensial untuk dikembangkan dalam program tersebut. Ketiga, sudah harus tentukan target produksi serta strategi dan nilai manfaat dari semua komoditas yang dikembangkan. Keempat, sudah harus membuat linimasa tentang komoditi /produk yang dikembangkan. Kelima, harus buat turunan program berupa kegiatan . Proses pemantauannya sudah harus dilaksanakan termasuk level DPRD. Keenam, Harus menyediakan alat analisis resiko untuk mengantisipasi bias-bias dalam pelaksanaan program.

”Jadi sebelum berlangkah jauh, kita minta pemerintah fokus menyampaikan definisi Swasembada Pangan, Grand Design sebagai indikator untuk menyampaikan standard perencanaan program”jelasnya.

Ia meminta perlu dilakukan pula kajian dan analisis apakah program itu berbasis lahan, atau berbasis pola tamam, ataukah berbasis komoditas dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, pasar, perubahan iklim, teknologi, sosekbud, strategi pendampingan dan monev”

” Kalau hal- hal diatas sudah jelas baru muncul program sekaligus menghitung biaya untuk mendanai program tersebut” teasnya.

”Kita baru tahu dari Dinas Pertanian saat RDP di Dewan. Ternyata dari hasil RDP dengan dinas pertanian baru diketahui bahwa belum ada grand design terkait Swasembada Pangan. Pemahaman Dinas tentang Swasembada Pangan itu baru sebatas Pengadaan bibit, Pupuk dan obat-obatan sehingga penjelasan Bupati Malaka tentang hal ini patut dilakukan” tambahnya.

Sementara Bupati dan Wakil Bupati Malaka hingga berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. (Aries Usboko)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here