Kefamenanu-Gaharunews.com,- Pengumuman hasil perekrutan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten TTU, sebab dari hasil pengumuman yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten TTU, terlihat sejumlah kejanggalan proses perekrutan PTT yang mendapat sorotan dan kritikan dari berbagai pihak melalui media sosial (Medsos).
Terkait masalah tersebut, ketua Fraksi Hanura DPRD TTU Hilarius Ato mendorong agar segera dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten TTU agar dilakukan evaluasi terhadap metode yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten TTU.
“Kita akan dorong agar dalam waktu dekat dilakukan RDP dengan pemerintah kabupaten TTU untuk mempertanyakan standar yang dipakai dalam perekrutan PTT di Kabupaten TTU, karena hasil pengumuman menimbulkan banyak polemik di tengah masyarakat” ucap ketua Fraksi Hanura DPRD Kabupaten TTU Hilarius Ato saat dihubungi media ini jumat, (8/04/2022).
Dirinya juga menjelaskan bahwa, dalam hasil RDP fraksi Hanura akan mempertanyakan standar yang dipakai dalam penilaian Pemerintah Kabupaten TTU. Sebab, ada yang mendapatkan nilai nol pada hasil pengumuman administrasi namun dinyatakan lulus. Dan juga ada yang mendapatkan nilai 10 hingga 30 pada hasil pengumuman administrasi namun dinyatakan tidak Lulus. Ini yang sementara menjadi polemik di tengah masyarakat dan harus diperhatikan serius oleh pemerintah kabupaten TTU.
Dirinya juga menyesal dengan hasil pengumuman PTT yang tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, seperti yang sudah lama mengabdi namun dinyatakan tidak lulus, tentunya melukai hati masyarakat Kabupaten TTU.
“Hasil ini sangat melukai masyarakat TTU yang telah lama menanti pengumuman kelulusan PTT di Kabupaten TTU. Apalagi yang sudah lama mengabdi sebagai PTT di Kabupaten TTU tentunya mencederai hati masyarakat Kabupaten TTU. Untuk itu pemerintah kabupaten TTU harus bertanggung jawab atas hal itu” tegas ketua Fraksi Hanura Kabupaten TTU.
Ia juga menambahkan dari polemik yang saat ini menyita perhatian publik TTU fraksi Hanura Kabupaten TTU meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menjelaskan kepada masyarakat TTU soal metode yang dipakai dalam proses perekrutan PTT di Kabupaten TTU,tutup Hila. (Ino/GR)
