Abaikan UU, Unimor Gunakan Kesimpulan Rapat Berhentikan Gaji Dosen PPPK Secara Sepihak

0

Kefamenanu, GaharuNews,– Universitas Timor (Unimor) secara sepihak memberhentikan gaji pokok beberapa Dosen PPPK yang sedang melakukan tugas belajar pendidikan S3 melalui jalur beasiswa tanpa didasari aturan yang jelas.

Pihak Unimor secara sepihak memberhentikan gaji pokok beberapa Dosen PPPK juga tanpa didasari Surat Keputusan dan diduga kuat hanya berdasarkan pada notulensi rapat yang dituangkan dalam kesimpulan rapat.

Rektor Unimor, Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P., ketika dikonfirmasi, Jumat, 25/02/2022, tentang dasar aturan pemberhentian gaji bagi beberapa Dosen PPPK tersbut, dirinya berdalih dengan mengatakan pihaknya masih menunggu rujukan aturan dan tidak sedikitpun menyinggung UU, Perpres dan PP yang mengatur tentang gaji dan tunjangan PPPK.

Stefanus Sio malah mengirimkan potongan foto kesimpulan rapat yang tak tertera tanggal, bulan dan tahun potongan surat yang dikirim.

“Itu waktu Biro Kepegawaian Unimor ikut rapat di Kemendikbud, mereka diberikan kesimpulan rapat seperti itu,” ujarnya

Selanjutnya, dirinya juga mengakui bahwa dalam konsultasi Unimor ke Biro SDM Kemendikbud dilakukan secara lisan dan tidak dilakukan secara tertulis.

“Kemarin mereka berangkat dan tidak bawa surat, mereka langsung konsultasi dengan Biro SDM,” timpalnya

Sementara itu, Arif Rianto, salah satu Dosen PPPK di UPN Veteran Yogyakarta yang juga sedang melanjutkan tugas belajar S3, kepada media ini melalui pesan Whatsapp menyampaikan bahwa dirinya tetap menerima gaji pokok dari tempat dirinya mengabdi.

“Dosen PPPK di UPN Veteran Yogyakarta yg sedang melaksanakan tugas belajar masih tetap mendapat gaji,” tulisnya

Berikut beberapa rujukan peraturan yang mengatur tentang PPPK:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 98 tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK, terkhususnya pada Pasal 4 (poin 3) disebutkan bahwa “Besaran Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil”.

2. PP no 49 tahun 2018, tentang PPPK, Pasal 38, berbunyi:
ayat 1. PPPK diberikan gaji dan tunjangan
ayat 2. Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 6, disebutkan bahwa:
Pegawai ASN terdiri atas:
a. PNS; dan
b. PPPK.

4. UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 70 ayat 1, yang berbunyi: “Setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi”.

Beberapa Dosen PPPK yang diberhentikan gajiinya, sampai berita ini terbit belum ada yang berhasil dikonfirmasi. (Ino Naitio)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here