Anggaran BTT Cenderung Naik, Fabi Toa: Darurat Bencana Perlu Kajian Teknis

0
Fabianus Toa,Anggota DPRD Sikka Fraksi Gerindra

Maumere,GaharuNews.com – Anggota DPRD Sikka, Fabianus Toa mengkritisi anggaran BTT (Biaya Tak Terduga) yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang cenderung naik setiap saat, namun tidak diimbangi dengan kajian teknis terhadap darurat bencana.

Demikan dikatakan Fabi Toa kepada media, Kamis (25/11/2021) usai Rapat pembahasan RAPBD 2022 bersama Dinas Kesehatan.

Menurutnya, proses pengelolaan bencana yang dikelola langsung oleh BPBD adalah situasi darurat.

Namun faktanya, ada beberapa proyek yang langsung di ambil alih oleh BPBD, sementara berdasarkan regulasi seharusnya dikelola oleh Dinas terkait.

Ia mencontohkan, rumah yang rusak seharusnya diserahkan kepada Dinas Perumahan, persoalan banjir diserahkan kepada PUPR, karena dinas-dinas ini yang tahu secara teknis.

Sehingga melalui perencanaan yang baik. “ Tidak serta merta tiba-tiba begitu banjir Rob, itu bencana, lalu diserahkan kepada BPBD urus tanggul, atau yang lainnya. Itu tidak tepat, “ jelas Fabi Toa.

Fabi menambahkan, selama ini tidak pernah ada rilis yang jelas terkait pernyataan darurat bencana.

Menurutnya, selama ini hanya disebutkan bahwa berdasarkan pemberitahuan dari BMKG akan timbul bencana, tetapi kajiannya tidak ada. “Tidak ada kajian yang memberikan data bahwa ada kerusakan seperti ini,” ungkapnya.

Namun, ia bersepakat bahwa penanganan bencana menjadi tugas BPBD. “Tetapi apakah kondisi yang terjadi dibeberapa wilayah seperti di Waioti dan beberapa kelurahan lainnya adalah sebuah bencana besar,” tanyanya.

Menurutnya, bahwa kondisi itu terjadi karena tata kelola kota ini yang terutama drainasenya itu tidak teratur.

Yang kedua tidak adanya pembuangan air yang baik pada tanggul di pantai, sehingga menyebabkan air tergenang. Namun itu dibuatkan pernyataan bencana, ucapnya kesal.

Lebih lanjut kata Fabi Toa, dalam menetapkan situasi bencana itu harus jelas dan melibatkan banyak pihak.Selain itu, indikator dari sebuah bencana itu harus jelas dinyatakan, setelah itu keputusan akhir baru pernyataan bencana.

Lanjutnya menjelaskan, alokasi anggaran BTT yang tersisa untuk tahun 2021 ini masih kurang lebih Rp. 2 milyar dari 3 kali perubahan.

Ia merincikan, dari Rp. 5,3 milyar, kemudian melalui Perbup menjadi 15 milyar, kemudian perubahan yang berikut lewat Perbup juga menjadi 19 milyar terakhir menjadi 22 atau 23 milyar dan saat ini tinggal hanya 2 milyar. Bahkan untuk tahun 2022 kata Fabi Toa anggaran BTT naik menjadi 27 milyar.

Menurutnya, anggaran BTT itu, DPRD hanya memutuskan untuk di Pos Anggaran BTT itu sekian, selanjutnya untuk penggunaanya itu adalah Bupati sendiri.

Sehingga, terhadap pengelolaan anggaran dari pos BTT ini harus ada kajian dulu, dan tidak semuanya itu harus dikelola oleh BPBD, tutupnya. (FD-GN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here