Tingkatkan PAD, Komisi III DPRD Sikka Sepakat Tambahan Dana 1 M Untuk Dinkes

0
Kepala Dinas Kesahatan Sikka, Petrus Herlemus

Maumere,GaharuNews.com – Dalam rangka meningkatkan PAD dari sektor Pelayanan Kesehatan, Komisi III DPRD Sikka sepakat untuk menambahkan anggaran sebesar Rp. 1 milyar yang diuslukan oleh Dinas Kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Sikka, Petrus Herlemus dalam rapat bersama Komisi III, Kamis (25/11/2021) menjelaskan, anggaran Rp. 1 milyar tersebut diperuntukkan untuk 3 operasional dan Barang Habis Pakai (BHP) Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebesar Rp. 400 juta, Fasilitas Apotik Pemkab Rp. 300 juta, Bengkel Labkesda Rp. 200 juta dan Public Safety Center (PSC) sebesar Rp. 180 juta.

Herlemus memaparkan, target PAD Dinkes tahun 2021 sebesar Rp. 20 milyar dengan penerimaan terbesar dari Puskesmas, namun hingga kini baru Rp. 11 milyar yang terealisasi, dikarenakan penurunan jumlah pasien ke puskesmas akibat Pandemic Covid-19.

“Dengan penambahan anggaran Rp. 1 milyar tersebut maka PAD Dinkes Sikka tahun 2022 akan bertambah Rp. 4 milyar,” jelas Kadis Herlemus.

Untuk itu pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Komisi III yang mau mengakomodir usulan penambahan anggaran Rp. 1 milyar untuk Labkesda, Apotik Pemkab, Bengkel Labkesda dan PSC untuk peningkatan PAD Dinkes tahun 2022.

Kadis Herlemus menjabarkan, Rp. 4 milyar proyeksi pendapatan tersebut merupakan akumulasi dari 4 item kegiatan tersebut dengan rincian, Labkesda diproyeksi akan menambah PAD sebesar Rp. 2,5 milyar, Apotik sebesar Rp. 1 milyar serta proyeksi dari bengkel Labkesda dan PSC sebesar Rp. 500 juta.

“Ini hitungan untuk interval waktu 8 bulan sejak Januari 2022 bila usulan ini berjalan,” kata Herlemus.

Lanjutnya mengatakan, tambahan anggaran Rp. 1 milyar tersebut hanyalah operasional awal yang hanya sekali digelontorkan, sebab selanjutnya 4 unit kegiatan tersebut kami jamin akan mandiri dan mampu meningkatkan PAD.

“Kita merujuk Labkesda Provinsi NTT, tahun pertama PAD nya sebesar Rp. 4 miliyar dan diproyeksi naik Rp. 7 milyar di tahun kedua.Sementara Labkesda Provinsi NTT hanya punya 3 fasilitas pelayanan.

Sedangkan Labkesda Sikka nantinya punya 5 fasilitas pelayanan yakni, Pengembangan Obat Tradisional, Laboratorium PCR, Laboratorium Kimia Air, Laboratorium Kimia Makanan dan Laboratorium Kimia Klinis,” terangnya.

Suasana Rapat Komisi 3 DPRD Sikka Bersama Dinas Kesehatan Sikka

Sementara itu, terhadap usulan tersebut, Ketua Komisi III, Charles Bertrandi Luasa, dikonfirmasi terpisah mengatakan bahwa komisi III akan memperjuangkan usulan tersebut dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Sebab menurutnya, selain untuk proyeksi peningkatan PAD, keberadaan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan mampu menunjang kinerja Pemkab dalam upaya peningkatan kesehatan bagi masyarakat Sikka.

Agar kegiatan tersebut bisa dilaksanakan perlu disiapkan paying hukumnya. Dikatakan Charles, ada dua pilihan, bisa dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).

“Alternatif terdekat adalah kita usulkan gunakan Perbup untuk pemungutan Tarif Retribusinya.Seperti Labkesda NTT dijalankan dengan Peraturan Gubernur. Tetapi kita juga akan mempersiapkan Perdanya, sebab Retribusi itu harus dipayungi dengan Perda. Kami minta akhir Desember sudah ada, sehingga Januari 2022 sudah bisa dieksekusi.Sedangkan Perdanya kita harapkan sudah bisa dieksekusi pada Maret 2022,” pungkasnya.

Terhadap hal itu, Herlemus mengatakan untuk Perbup retribusi tariff sudah ada dan kita sudah pernah ajukan ke Bagian Hukum, namun Bagian Hukum menyampaikan bahwa untuk Retribusi perlu ada Perda.

“Maka itu kami minta kepada Komisi III untuk memastikan ke Bagian Hukum apakah bisa menggunakan Perbup atau harus Perda. Kalau Perda, Draf Perdanya sudah ada di Bapenda. Sedangkan kalau Perbup, satu minggu sudah bisa jadi,” ujar Herlemus.  (FD-GN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here