Empat Sertifikat Diatas Tanah Seluas 260 Hektar Diduga Cacat Hukum

0
Yohanis Nggai (Tanpa Topi), Tuan Tanah Nilupanda dan Mathias Mboro (Bertopi), Tuan Tanah Ratesawu

Maumere,GaharuNews.com – Empat Sertifikat yang berada diatas tanah seluas 260 Hektar yang terletak di wilayah Nilupanda dan Ratesawu, Dusun Nangarasong, Desa Kolisia, Kecamatan Magepanda diduga cacat hukum.

Hal ini diketahui ketika pembeli hendak mengajukan proses pembuatan sertifikat tanah di lokasi tersebut.

Yohanis Nggai, anak dari Tuan Tanah Nilupanda, Mosa Laki Petrus Nggala kepada media, Kamis (11/11/2021) mengakui bahwa sebenarnya tanah yang berada di wilayah Nilupanda merupakan lokasi Transmigrasi dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tanah yang berada di wilayah Ratesawu.

Menurut Anis Nggai, awalnya tanah yang berada di Nilupanda merupakan area yang sudah ditentukan untuk dijadikan sebagai lokasi transmigrasi, namun ditolak warga.

Karena menurutnya, jika digunakan untuk transmigrasi maka warga sekitarnya tidak bisa menempati lokasi tersebut. Oleh karenanya hingga saat ini tanah tersebut tidak lagi dijadikan sebagai lokasi transmigrasi.

Batas Tanah Antara Nilupanda Dan Ratesawu

Anis Nggai yang adalah anak dari tuan tanah Nilupanda menyayangkan adanya dugaan tindakan pengklaiman dari para pihak yang menyebutkan bahwa tanah yang berada di wilayah Ratesawu juga merupakan lokasi transmigrasi.

Padahal sejauh yang ia ketahui tanah di Ratesawu sudah menjadi milik Baba Lu Ming melalui proses jual beli yang sah.

“Jadi begini pa, hamparan dari bawah ini naik keatas itu Nilupanda. Nah, sampai disini itu ke bawah itu tempat Ratesawu pa. Sekarang kenapa translok itu masuk di Nilupanda kaitkan dengan adik punya tempat ini Ratesawu. Nah ini sudah berbeda,” jelas Anis sembari menunjukkan batas antara Nilupanda dan Ratesawu.

Kemudian lanjutnya menjelaskan, bahwa masalah antara Timu Mulawatu dengan Nilupanda waktu itu, bukan dari Pemda yang menolak translok, tetapi masyarakat di Nangarasong yang menolaknya.“Mereka tidak terima kalau disini dijadikan lokasi transmigrasi,” tutur Anis Nggai.

Ia menambahkan, sampai pada akhirnya Kepala Transmigrasi Provinsi NTT mendatangi lokasi tersebut untuk bertemu dengan masyarakat setempat dan menyampaikan akan memindahkan lokasi transmigrasi ke daerah lain karena masyarakat sudah menolaknya.

Dengan demikian wilayah tersebut hingga saat ini tidak lagi digunakan sebagai lokasi transmigrasi, pungkasnya.

Bahkan lokasi di Nilupanda kata Anis, sempat juga diminta untuk dibangun Korem, namun karena penolakan warga juga, maka Korem pun tidak jadi dibangun ditanah tersebut.

Saat yang sama, Mathias Mboro, anak dari Petrus Nggala yang adalah pemilik tanah Ratesawu juga menyampaikan bahwa tanah yang berada di sepanjang hamparan Ratesawu adalah miliknya yang sudah ia jual kepada Baba Lu Ming sejak tahun 2018.

Ia mengakui bahwa tanah yang dijualnya merupakan tanah ahli waris dari moyangnya yang diwariskan langsung ke orang tuanya.

“Tanah ini saya yang jual. Tanah ini tanah ahli waris dari moyang Tora langsung ke orang tua saya. Waktu itu saya butuh uang sehingga saya jual. Saya menjualnya sekitar 3 tahun lalu, tahun 2018,” ungkap Mathias.

Pohon Kelapa Yang Ditanam Baba Lu Ming Diatas Tanah Ratesawu yang dibelinya dari Mathias Mboro

Ketika ditanya terkait sudah adanya sertifikat diatas tanah tersebut, Mathias mengaku tidak mengetahuinya.

Ia menuturkan bahwa ketika tahun lalu ada Prona, pihaknya hendak mengajukan proses sertifikat, ternyata dari pertanahan menyampaikan kalau tanah tersebut sudah ada sertifikatnya termasuk tanah miliknya di Ratesawu.

Bahkan seluruh tanah dihamparan tersebut sudah bersertifikat, kata Mathias sedih.

Menurut pengakuannya, saat itu dirinya tidak mengetahui kalau tanah seluas 260 hektar tersebut sudah memiliki sertifikat, ia bahkan mempertanyakan asal usul perolehan data sampai diterbitkannya sertifikat tersebut.

Sehingga kata Mathias, ketika warga hendak mengurus sertifikat tanah di lokasi tersebut akhirnya ditolak semuanya oleh pihak pertanahan.

Ironisnya lagi, dalam sertifikat tersebut tidak dicantumkan dengan nama-nama pemilik batas.

Hal ini diketahui ketika pihaknya menanyakan perihal batas-batas tanah tersebut, pihak pertanahan tidak mengetahuinya.

Sementara diatas tanah seluas 260 hektar tersebut telah memiliki 4 buah sertifikat, ujarnya kesal.

Sementara itu, Baba Lu Ming selaku pembeli tanah di lokasi Ratesawu ketika dimintai keterangan di lokasi tersebut mengatakan, sebenarnya persolan ini sudah diketahui oleh DPRD Sikka saat Rapat Dengar Pendapat beberapa waktu lalu.

Menurutnya, dalam rekomendasi DPRD saat itu disampaikan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikannya, namun hingga saat ini belum ada hasilnya.

Selain itu, ada juga rekomendasi yang menyebutkan bahwa ketika dalam jangka waktu 5 tahun lokasi tersebut tidak dimanfaatkan untuk transmigrasi maka wajib dikembalikan kepada masayarakat, ujar Baba Lu Ming.

Ia juga menyayangkan sikap dari pihak pertanahan yang seolah-olah menghalangi dirinya dalam melakukan proses sertifikat tanah yang telah ia beli tersebut.

Lagi-lagi ia mempertanyakan kalau tanah yang dibelinya itu tidak bisa diproses sertifikatnya, mengapa ada 4 sertifikat yang ada diatas hamparan tanah transmigrasi tersebut. Dari manakah sertifikatnya, tutup baba Lu Ming. (FD-GN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here