KPK GELAR RAKOR PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI DI HOTEL ASTON KUPANG- NTT

0
Pimpinan KPK RI, LiLi Pintauli Siregar saat rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di hotel aston kupang

Kupang, GaharuNews.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) menggelar Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2021 dan Penyerahan Sertifikat Aset PT. PLN Persero dan Pemerintah daerah di Provinsi NTT bertempat di Aula Hotel Aston Jl. Timor Raya Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Senin, (25/10/21)

Rapat Koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan BPN dan dihadiri oleh ± 150 orang tamu undangan.

Direktur Bisnis Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara PT. PLN (Persero), Syamsul Huda dalam sambutannya menyampaikan bahwa PLN Sebagai sektor salah satu tulang punggung yang mendorong pertumbuhan perekonomian.

Syamsul Huda selanjutnya mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov NTT yang sungguh luar biasa kepada PLN. “Kami merasa sangat beruntung karena PT. PLN merupakan BUMN yang dipilih oleh KPK”, ujarnya.

“Terima kasih pula kami ucapkan kepada BPN, sepanjang tahun 2021 kami telah menerima sejumlah sertifikat dari BPN. Dan pada kesempatan ini juga kami mohon kepada Pemerintah Provinsi melalui bapak Wakil Gubernur untuk dapat membantu PLN dalam melayani kebutuhan penerangan bagi masyarakat.

Wakil Gubernur NTT, Yosef Nae Soi dalam sambutannya mengatakan Visi pembangunan Nusa Tenggara Timur adalah NTT bangkit, untuk itu diwajibkan ada MPP jadi mereka menjadi tau apa yang menjadi hak dan kewajiban.

Yosef mengatakan birokasi dan aparat dituntut bekerja profesional, bersih dari KKN, berintegritas. “Karena itu dalam mencegah Korupsi di NTT pemerintah menerapkan segala upaya dan dengan beberapa upaya pencegahan korupsi tersebut, kami berharap menjadi optimal dalam mencegah korupsi di Wilayah Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya Koordinasi yang baik kita dapat mencegah upaya terjadinya korupsi di Nusa Tenggara Timur”, harap Wagub Yosef.

Sementara Pimpinan KPK RI, LiLi Pintauli Siregar dalam arahannya mengatakan, “Kita tahu bahwa selama ini kita melakukan program penindakan, akan tetapi mengacu pada undang-undang kita merubah program tersebut menjadi pencegahan.

“Pendidikan anti korupsi mengacu pada individu. Ini adalah program jangka panjang, dan diharapkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam program ini dapat menerapkannya. Dari program pencegahan ini kita dapat mencegah kebocoran-kebocoran dan meminimalisir terjadinya tindak pidana Korupsi”, ujar Siregar.

“Tentu saja peran KPK yang berada di pusat tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kolaborasi dengan pemerintah daerah harus terus berjalan. Ini menjadi catatan penting untuk kita bersama. KPK adalah lembaga negara yang di bentuk untuk memberantas korupsi. Tujuan kita adalah meminimalisir terjadinya tindak pidana Korupsi. Kasus korupsi yang terjadi sebagian adalah “Suap”. Ini bnyak terjadi di Kepolisian dan Kejaksaan”, tegasnya.

“Jika kita melihat kebanyakan pelaku tindak pidana Korupsi adalah para pejabat kepala daerah sendiri. Tentu ini menjadi warning bagi kita semua. Mulai dari jual beli jabatan, terjadinya perijinan, pengadaan barang dan jasa dan lain-lain”, tandasnya.

Mengakhiri arahannya Siregar mengatakan bahwa peran serta masyarakat dalam membantu pencegahan korupsi sangat penting, dengan cara mengkritisi apabila terjadi tindak pidana korupsi. KPK akan selalu memberikan Solusi dalam meningkatkan pencegahan tindak pidana Korupsi.

Acara selanjutnya yakni penyerahan Sertifikat Aset tanah PT. PLN Persero dan PEMDA oleh Kepala Kanwil ATR/BPN Prov. NTT, Paparan Inspektur Provinsi NTT – Progres MCP se NTT yang diwakili Asisten 1 Sekda Prov. NTT, Paparan Kanwil BPN, Pembacaan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi dan berakhir dengan Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi para Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD disaksikan oleh Pimpinan KPK dan Forkopimda.

Pejabat yang hadir antara lain Wakil Ketua KPK RI, Wakil Gubernur NTT, Ketua DPRD Prov. NTT, Kajati NTT, Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Danrem 161/WS, Direktur Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara, Sekda Prov. NTT, Direktur Utama PT PLN Persero Prov. NTT, Kepala BPKP, Kepala Kanwil ATR/BPN NTT, Para Bupati dan Walikota se Prov. NTT, Ketua DPRD kabupaten se Prov. NTT, Sekda Kabupaten se Prov. NTT, Direktur utama Bank BPD NTT, dan Kepala Kantor DJP Nusra. (IAGN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here