JOKOWI PION OLIGARKI

0
Foto saat aksi DPD GMNI DKI Jakarta di Istana Jum'at 22 Oktober 2021

Nasional, GaharuNews.com – Press Release DPD GMNI DKI JAKARTA “ Dari apa yang Jokowi-Ma’ruf kampanyekan tahun 2019 yaitu Nawacita Jilid II dan 16
Paket Kebijakan Ekonomi masih terasa jauh dari kata terealisasi dan perlu untuk dievaluasi secara bersama”.

Sebagai catatan ada beberapa kebijakan yang perlu kita sikapi secara kolektif
dan progresif. Lebih lanjut isu pelanggaran tentang keadilan, kekerasan oleh aparat keamanan, kekerasan terhadap jurnalis hingga pembatasan kebebasan berpendapat dan berserikat.

Kebijakan-kebijakan yang muncul di era Jokowi ini telah mengikis dekmokrasi di Indonesia. Sebagai contoh, Reforma Agraria yang diamanatkan dalam konstitusi UUD 1945 seyogyanya menjadi fondasi kemajuan bangsa secara kemandirian ekonomi dan kemandirian secara politik.

Penyebab meningkatnya pengangguran di perkotaan sebagai dampak dari perampasan lahan baik di desa maupun di kota serta penyediaan lapangan pekerjaan atau industry nasional tidak diciptakan oleh Negara.

Jokowi selama 7 tahun menjabat malah menjadi boneka dari korporasi internasional yang menginginkan hilangnya intervensi Negara dalam pengakumulasian modal dan monopoli pasar.

Selain itu, dalam pemerintahan Jokowi periode kedua ini semakin mengabaikan dan kian meredup penuntaskan kasus-kasus korupsi yang terjadi, terlebih lagi di
masa pandemi ini, menurut cacatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lebih dari 50 persen kekayaan pejabat Negara bertambah. Sangat berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang semakin menderita.

Keputusan Jokowi untuk mendukung pengesahan revisi UU KPK, Rancangan KUHP dan juga doberhentikannya sejumlah pegawai KPK yang sangat kredibel dari tubuh KPK melalui TWK yang sangat tidak jelas semakin menggambarkan dengan jelas dan pasti bahwa hari ini terjadi persekongkolan untuk melanggengkan dinasti korupsi.

Terlebih sekarang para elit politik terlihat semakin kompak dalam melemahkan demokrasi. Disamping itu, menurut Survei Naasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNHAR) 2018, menunjukan 1 dari 17 anak laki-laki pernah mengalami kekeraasan seksual, sementara kasus
pada anak perempuan lebih tinggi, dimana 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalaminya.

Data catatan tahunan 2020 Komnas Perempuan juga memperlihatkan selama 12 tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat 792% (8 kali lipat). Komnas Perempuan menemukan, sebanyak 35 orang perempuan mengalami kekerasan seksual setiap harinya.

Rentang 2016-2019 terdapat 55.273 kasus kekerasan yang dilaporkan, dimana 41 persen diantaranya termasuk kekerasan seksual dan sisanya kasus pemerkosaan. Meski kasus kekerasan seksual banyak dilaporkan, tidak semua kasus tersebut dapat diproses secara hukum.

Dari seluruh kasus yang dilaporkan, hanya kurang 30 persen yang dapat diproses secara hukum. Minimnya proses hukum menunjukkan banyaknya kendala yang dihadapi dalam penegakkan hukum kekerasan seksual. Ditinjau dari segi yuridis, kekerasan seksual diatur dalam beberapa
aturan seperti KUHP, UU Penghapusan KDRT, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPO). Sayangnya aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut belum memadai karena focus pada pemenuhan hak-hak korban dan pemulihan psikologi korban.

Kendala lainnya, dengan keterbatasan definisi kekerasan seksual dalam hukum kita. Dari 15 jenis kekerasan seksual yang sudah diidentifikasi Komnas Perempuan, belum semuanya dapat diproses oleh system hukum yang berlaku. Terlepas dari pada itu semua, terdapat satu sektor yang perlu diperhatikan dan memerlukan tanggung jawab Negara dalam proses pemenuhan hak warga Negara, yaitu Sektor Pendidikan. Ditilik secara yuridis, pendidikan seperti yang di amanatkan pada UUD 1945 melalui BAB XIII Pasal 31 (ayat1 )
menyatakan bahwa Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran; dan (ayat 2) menyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Pada tatanan ideal, pendidikan haruslah diartikan sebagai serangkaian usaha untuk memperhalus budi, mempertajam akal, dan meningkatkan peradaban.

Sayangnya, konteks pendidikan yang begitu mulia sebagaimana disebutkan diatas
untuk memanusiakan manusia, membuat orang semakin beradab telah berubah seiring dengan berkembangnya kapitalisme. Singkatnya, institusi pendidikan bukan lagi menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi menjadi sirkulasi capital dalam pasar bebas.

Liberalisasi pendidikan, secara telanjang, memiliki fungsi untuk menjadikan
pengetahuan sebagai komoditas dalam pasar global. Dengan demikian, ada dual hal penting yang menjadi akhir dari proses liberalisasi pendidikan selama ini; yaitu : (1) komodifikasi pengetahuan, yakni menjadikan pengetahuan sebagai komoditas dalam pasar global, dan (2)
menjadikan universitas sebagai mesin produksi tenaga kerja terdidik yang akan menjadi penopang penting dalam kapitalisme global sekaligus mengeksklusi mereka yang tidak memiliki modal dan pengetahuan. Sebagai penutup, dalam waktu belakangan ini bermunculan wacana dikembalikannya dwifungsi TNI-Polri yang dilatarbelangi oleh pelaksanaan UU No.10 Tahun 2016 yang baru mengizinkan terjadinya Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024. Hal ini mengakibatkan kekosongan kepala daerah dan sebanyak 272 daerah akan dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Sebanyak 101 kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 dan 171 kepala daerah akan mengakhiri masa baktinya pada tahun 2023. Pemerintah melalui Kemdagri berwacana untuk mengisi kekosongan tersebut dengan Anggota-anggota TNI-Polri. Hal tersebut jelas bertentangan dengan UU No.34/2004 yang hanya mengijinkan prajurit TNI menjabat posisi sipil ketika mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militernya dan UU No. 2Tahun 2002 yang menyatakan bahwa fungsi lembaga kepolisian hanyalah pemeliharaan dan
ketertiban umum (peace & order maintenance) dalam penegakkan hukum (law enforcement) serta PP 11 Tahun 2017, TNI-Polri aktif hanya bias ditugaskan di kementrian atau lembaga.

Dari pada itu, dalam kasus kekosongan kepala daerah, pemerintah harus terus membatasi militer dan kepolisian, serta pemerintah sebaiknya tetap mengandalkan penunjukkan Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti yang diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Berangkat dari hal yang telah diuraikan sebelumnya, kami dari Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia (GMNI) DKI Jakarta dengan tegas menuntut pemerintahan JokowiMa’ruf

untuk segera, Jalankan Reforma Agraria Sejati , Hapuskan Liberalisasi dan Komersialisasi Pendidikan , Segera Sahkan RUU PKS , Turunkan Harga Sembako dan Berikan Jaminan Kesehatan Kepada Rakyat Selayaknya , Hapus Politik Upah Murah !!! , Tolak Dwifungsi TNI-POLRI !!! , Berikan Jaminan Kebebasan Berpendapat dan Berserikat Kepada Masyarakat , Tuntaskan Kasus Korupsi !! (IAGN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here