Lama Tak Dimanfaatkan Dan Mubazir, Dishub Sikka Dukung Usulan KSO Untuk Kapal Milik Pemda

0
Mauritius Minggo, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sikka

Maumere,GaharuNews.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka mendukung Kerjasama Operasional (KSO) terhadap kapal yang dibiarkan mubazir di Pelabuhan Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Sikka, Mauritius Minggo, Rabu (29/09/2021).

Pernyataan mendukung untuk melakukan KSO tersebut diawali dengan adanya pernyataan 2 anggota DPRD Sikka, Wens Wege dan Frans Cinde yang menyebutkan bahwa ada kapal milik pemda yang dibiarkan mubazir di Pelabuhan Wuring.
Terhadap permintaan anggota DPRD tersebut, Mauritius Minggo menyatakan bahwa, Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka mendukung dan menyetujui usulan anggota DPRD Sikka untuk dilakukan Kerjasama Operasional (KSO) terhadap kapal-kapal yang mubazir di Pelabuhan Wuring dengan pihak ketiga.
“Hal ini harus dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah untuk perbaikan dan biaya operasional Kapal tersebut tidak mencukupi, dan juga menyarankan jika dimungkinkan diserahkan ke Dinas Pariwisata untuk membantu meningkatkan PAD” ujar Us Minggo.
Lebih Lanjut Ia mengatakan, akan menyerahkan usulan anggota DPRD Sikka tersebut tetapi tentunya dilihat dulu dari ketentuan yang ada dan menyerahkan prosesnya kepada Bagian Aset Daerah dan Bappeda untuk menghitung besaran nilainya.

Salah satu kapal yang milik Pemda Sikka yang dibiarkan mubazir di pelabuhan wuring

Diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Kabupaten Sikka yakni Fransiskus Cinde dan Wenseslaus Wege ketika meninjau kondisi kapal (28/09/2021), menyayangkan kondisi kapal yang tidak beroperasi dan dibiarkan begitu saja oleh Pemerintah Daerah.
Menurut mereka jika Pemda tidak berencana untuk melakukan perbaikan terhadap 4 buah Kapal tersebut, maka diusulkan untuk dilakukan kerjasama operasional dengan pihak ketiga sehingga bisa mendapatkan keuntungan untuk daerah.
Wens Wege menyatakan, jika dibiarkan begitu saja, aset daerah tersebut tanpa ada perhatian serius dari Pemerintah Daerah maka daerah akan mengalami kerugian mencapai 10 miliar rupiah. *(FD-GN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here