4 Unit Kapal Dibiarkan Mubazir, Anggota DPRD Ini Minta Pemda Sikka Lakukan KSO

0
Anggota DPRD Sikka Fraksi Hanura, Wenseslaus Wege (Kiri), Dan Anggota DPRD Sikka Fraksi PAN, Fransiskus Ropi Cinde (Kanan), sedang berada di atas salah satu kapal milik Pemda Sikka.

Maumere,GaharuNews.com – Dua anggota DPRD Sikka, Wenseslaus Wege dan Fransiskus Ropi Cinde meminta kepada Pemerintah Kabupaten Sikka untuk segera melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) terhadap aset-aset milik Pemda yang selama ini dibiarkan mubazir. Hal ini disampaikan keduanya saat memantau langsung kapal milik Dinas Perhubungan Sikka dan juga Dinas Perikanan dan Kelautan Sikka yang berlabuh di pelabuhan Wuring, Selasa (28/09/2021).
Kepada Gaharu News.com, Wenseslaus Wege mengatakan, terkait adanya beberapa 2 unit kapal yang menjadi milik Pemda yang merupakan bantuan dari Kementerian Desa dan juga 2 unit kapal milik Dinas Perikanan dan Kelautan Sikka harusnya dimanfaatkan, apalagi ditengah pandemi ini.
Saat ini, kata Wens Wege, kita kesulitan PAD, sehingga kalau ada asset-aset Pemda itu harus dimanfaatkan oleh pemerintah. Untuk itu, sebagai anggota DPRD dirinya memaksa pemerintah untuk memanfaatkan segala macam aset yang ada terutama 4 unit kapal yang hingga saat ini tetap berlabuh di Pelabuhan Wuring ini, ungkap Wakil Ketua Komisi 3 ini.
Menurut Politisi Hanura ini, adanya 4 unit kapal yang berlabuh tersebut dan hingga saat ini tidak dimanfaatkan, Wens Wege menyebutnya sama dengan sekitar 10 milyard kita lepas terapung di Pelabuhan Wuring. Ia mengatakan, kalau seperti ini dimana tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat terkait persoalan adanya aset-aset milik Pemda yang dibiarkan begitu saja.
“Jadi ini sama dengan kesannya pemerintah masa bodoh dan membiarkan saja karena beranggapan bahwa ini adalah bantuan dari pemerintah pusat. Apalagi ada kapal yang merupakan bantuan dari Kementerian Desa,” pungkas Wens Wege.
Terhadap bantuan ini, lanjut Wens Wege, sebetulnya memberikan kesempatan kepada kita untuk operasional bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Sikka. Ia pun menegaskan bahwa hal ini seolah-olah dibiarkan oleh Pemerintah untuk tidak memanfaatkannya dengan baik. Dengan demikian Ia menyarankan, jika pemerintah tidak mampu mengelolanya maka bisa diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk KSO, ujar Wens Wege lagi.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Sikka, Fransiskus Ropi Cinde. Negara sudah mengeluarkan uang banyak untuk 4 unit kapal tersebut. Sebenarnya aset yang ada ini bisa digunakan untuk masyarakat Kabupaten Sikka, jelas Frans Cinde.
Menurutnya, kalau memang pemerintah daerah ini sudah tidak sanggup lagi untuk mengelola ini, alangkah baiknya diserahkan kepada pihak ketiga saja melalui Kerja Sama Operasional (KSO). Ia mengakui bahwa kapal milik Pemda yang saat ini hanya berlabuh saja di pelabuhan Wuring, kondisinya sudah hampir rusak.
Untuk itu sebagai anggota DPRD, dirinya tetap memberikan support kepada pemerintah untuk bisa memanfaatkan aset-aset yang ada ini untuk mendukung penerimaan daerah. Ia mejelaskan bahwa, jika kita melihat 4 buah kapal ini, yang 2 milik Dinas Perhubungan dan 2 lagi milik Dinas Perikanan dan Kelautan maka total nilai yang bisa kita hitung diperkirakan mendekati 10 milyard.
Terhadap 2 kapal milik Dinas Perikanan dan Kelautan, Frans Cinde meminta agar bisa digunakan juga untuk pemantauan wilayah laut pesisir dan pantai, karena sekarang ini lagi ramai, adanya nelayan dari luar yang masuk ke Sikka dan mencuri terumbu karang dan lain sebagainya, dan juga ada sistem penangkapan ikan yang tidak ramah, yang kemudian membuat biota laut kita banyak yang rusak, sehingga jika tidak ada pengawasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kedepannya kita akan menjadi sulit, ucapnya. *(FD-GN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here