Klarifikasi Pengadilan Negeri Maumere terkait eksekusi lahan Milik Pemda sikka

0
198

Maumere – GaharuNews.com menerima Klarifikasi atau Hak Koreksi dari Pengadilan Negeri Maumere terkait dengan Pemberitaan Media ini tentang rencana eksekusi tanah di Kelurahan Wairotang Kab. Sikka. Dalam surat tersebut terlulis tanggal 13 november 2020 namun GaharuNews.com baru menerima Surat tersebut pada tanggal 17 November 2020.

Dibawah ini adalah isi lengkap Hak koreksi yang merupakan amanah dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Nomor : W26.U6/1721/HM.00/11/2020 Maumere, 13 November 2020
Lampiran : –
Hal : Hak Koreksi Terhadap
Pemberitaan Media Online
gaharunews.com

Yth. Pemimpin Redaksi Media Online gaharunews.com
d.a. Jalan Belo Tua, Kelurahan Liliba,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Memperhatikan pemberitaan media online gaharunews.com tanggal 12
November 2020 dengan headline Warga resah, Pengadilan Negeri Maumere
tetap akan Mengeksekusi Lahan Milik Pemda Sikka

https://qaharunews.com/2020/11/12/warqa-resah-penqadilan-neqeri-maumere-tetap-akan-mengeksekusi-lahan-milik-pemda-sikka/

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 1999 Tentang Pers diajukan Hak Koreksi terkait pemberitaan tersebut
diatas sebagai berikut.

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa bukan tanah Sertifikat Hak Milik
nomor 57 seluas 965 M2, tetapi batas sebelah Utara tanah yang dalam
Sertifikat Hak Milik nomor 57 berbatasan langsung dengan Pantai Laut
Flores sehingga batas sebelah Utara itulah yang dipermasalahkan sebagai
RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang pemanfaatannya bukan untuk ditempati
oleh Para Termohon Eksekusi secara ilegal berdasarkan Surat Ijin
Pemerintah Kelurahan Wairotang yang tidak berdasar hukum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun
2016, Tentang Batas Sempadan Pantai disebutkan bahwa “batas sempadan
pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode
tertentu”, selanjutnya Ayat (2) disebutkan bahwa “sempadan pantai adalah
daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang
tertinggi ke arah darat ;

3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, Tentang
Batas Sempadan Pantai sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 31 Ayat
3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Tentang Pengelolahan Wilayah
Pesisir Pantai dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berlaku efektif sejak 19
Juni 2019, dimana ditegaskan bahwa “sempadan pantai adalah daratan
sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan
kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

3. Bahwa status tanah Negara bebas pada kawasan pantai sedikit tidak
mengisyaratkan bahwa Negara dalam hal Pemerintah yang berhak
menguasai dan memanfaatkannya sesuai dengan fungsinya sebagai
kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau), hal mana pemanfaatan dan
pengelolaan kawasan sempadan pantai semata-mata wajib difokuskan
untuk kegiatan yang harus steril dan atau terbebas dari kegiatan
pembangunan dengan berbasis lingkungan hijau terbuka.

4. Bahwa oleh karena pemanfaatan dan pengelolaan kawasan sempadan
pantai sebagai RTH (Ruang Terbuka Hijau) semata-mata wajib difokuskan
untuk kegiatan yang harus steril dan atau terbebas dari kegiatan
pembangunan yang bisa dinikmati oleh setiap Warga Negara Indonesia
secara terbuka, maka penguasaan lokasi oleh Para Termohon Eksekusi
dengan 2 (dua) bangunan rumah tinggal adalah tidak sah dan melawan
hukum karena penguasaan Para Tergugat tidak berdasarkan atas hak yang
sah.

5. Bahwa pemberitaan oleh media online gaharunews.com tidak berdasarkan
fakta sesuai putusan nomor 51/Pdt.G/2018/PN PN Mme antara Jap Wijaya
Yapitana sebagai Pemohon Eksekusi/Penggugat melawan Sosimus Saru
dan Yohanis Nong Toris sebagai Para Termohon Eksekusi/Para Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), dan
pemberitaan bersifat tendensius dan profokatif yang berdampak negatif
pada pelaksanaan eksekusi sesuai perintah Undang-Undang.

Demikian hak koreksi ini disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Tertanda,
Ketua Pengadilan Negeri Maumere
Johnicol R.F. Sine, SH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here