KOMITE I DPD RI MENOLAK PILKADA SERENTAK 9 DESEMBER 2020

0
289

Kupang, GaharuNews.Com – Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menggelar rapat kerja bersama  Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia di Jakarta, Senin (29/6/2020). Rapat dengan agenda membahas pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, dengan menyatakan sikap tetap menolak atas pelaksanaan Pilkada Serentak lanjutan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Rapat kerja yang dilaksanakan secara online melalui saluran virtual zoom yang dipimpin langsung oleh Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah  Republik Indonesia Dr. Agustin Teras Narang, S.H., diikuti oleh seluruh Anggota Komite I, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arif Budiman dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Abhan S.H.,M.H.

Kesimpulan rapat kerja bersama yang diterima oleh media gaharunews.com terdapat tiga poin yang menjadi penegasan yakni, Pertama: Komite I DPD RI sepakat dengan KPU RI dan Bawaslu RI bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak lanjutan harus benar-benar memperhatikan tingkat kerawanan daerah sebagai dampak dari pandemi covid 19.

Kedua: Komite I DPD RI sepakat dengan KPU RI dan Bawaslu RI bahwa keberlanjutan  Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak lanjutan harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat diatas kepentingan apapun.

Ketiga: Setelah mendengarkan penjelasan dan berdiskusi dengan KPU RI dan Bawaslu RI, Komite I DPD RI tetap menyatakan sikap menolak atas pelaksanaan Pilkada serentak lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan mengusulkan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan serta efisiensi anggaran pilkada.

Ketua Komite I DPD RI yang membacakan langsung kesimpulan rapat bersama tersebut mengatakan bahwa Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Maka itu lanjutan tahapan Pilkada harus mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat, kata Teras Narang.

Ir. Abraham Lianto (Anggota DPD RI)

Anggota Komite I DPD RI Asal NTT Abraham Liyanto meminta agar Pilkada 2020 ditunda saja ke 2021. Di samping karena masih ada wabah Covid-19, penundaan harus dilakukan supaya masyarakat bisa fokus ke pemulihan ekonomi.

“Sikap Komite I sudah tegas dari awal dan tidak berubah sampai saat ini yaitu menolak atas pelaksanaan Pilkada Serentak lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Komite I tetap mengusulkan dilaksanakan pada tahun 2021 untuk menjaga dan menigkatkan kualitas penyelenggaraan dan efisiensi anggaran Pilkada, ujar Senator yang sudah tiga periode berturut-turut lolos di DPD RI.

Jika dipaksa untuk diteruskan, Senator Asal NTT itu mengusulkan agar penetapan keserentakan dalam Pilkada 2020 perlu direvisi. Kata keserentakan tidak perlu dipakai lagi dan diganti dengan Pilkada Parsial. Artinya hanya daerah-daerah yang masuk zona hijau atau aman yang tetap menggelar Pilkada. Sementara daerah yang tidak masuk dalam zona tersebut, ditunda.

“Keserentakan cukup untuk daerah zona hijau saja. Yang belum zona hijau ditunda saja,” ujar Abraham.

Politisi flamboyan asal NTT yang nyentrik dengan rambut putihnya itu memberikan saran jika dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, hanya 100 daerah saja yang masuk zona hijau maka terhadap daerah itu saja yang di lakukan Pilkada. Sisanya ditunda tahun depan, sampai memberikan daerah-daerah tersebut agar bisa bebas dari Covid-19.

“Supaya Pilkada benar-benar aman dari penyebaran Covid 19,” tegas Abraham.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menegaskan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan untuk menunda secara parsial atas pelaksanaan Pilkada. Bawaslu bisa mengusulkan penundaan terhadap beberapa wilayah ke KPU jika memang ada kasus-kasus yang menyebabkan Pilkada ditunda. Namun untuk penundaan secara nasional, Bawaslu tidak punya kewenangan.

“Kami punya kewenangan untuk penundaan parsial. Tinggal dilihat kasusnya,”ujar Abhan.

Untuk diketahui ruang lingkup Komite 1 DPD RI ini membidangi Pemerintah daerah; Hubungan pusat dan daerah serta antar daerah; Politik, hukum, HAM dan Ketertiban umum, Pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; Pemukiman dan kependudukan;Pertanahan dan tata ruang; Permasalahan daerah di wilayah perbatasan negara.(gn/tim/ek).

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here